2026

Wali Kota Bandar Lampung Terima Audiensi Lapas Kelas I

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima audiensi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, beserta jajaran, Kamis (26/02/2026), di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung. Audiensi tersebut membahas program pelatihan kemandirian bagi warga binaan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung menyampaikan tujuan audiensi sekaligus menjalin silaturahmi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia juga mengapresiasi dukungan Wali Kota Bandar Lampung terhadap berbagai program sosial dan pembinaan kemasyarakatan.

Ike Rahmawati menjelaskan bahwa warga binaan aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian. Diharapkan, Wali Kota Bandar Lampung dapat berkenan hadir secara langsung untuk memberikan motivasi guna meningkatkan kepercayaan diri warga binaan dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung pembinaan warga binaan, termasuk pengembangan UMKM melalui program pembiayaan bunga 0 persen. Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Pemprov Lampung Susun RKPD 2027, Fokus pada Infrastruktur dan Hilirisasi Pertanian

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Balai Keratun, Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026). Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Lampung untuk menjaring masukan strategis dari berbagai pemangku kepentingan.

​Dalam perencanaan tahun 2027, Pemprov Lampung menitikberatkan pembangunan pada penguatan infrastruktur yang terhubung dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui program hilirisasi menjadi prioritas utama guna memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

​Fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat pembangunan hingga ke tingkat desa.

​Melalui forum ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan yang partisipatif dan terarah. Langkah strategis ini diambil demi mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju” dalam mendukung target besar Indonesia Emas di masa depan.

Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rembuk Otonomi Daerah Bersama Kemendagri

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Command Center Dinas Kominfo, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah dengan fokus pembahasan evaluasi layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada pemerintah daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor serta efektivitas penerapan Standar Pelayanan Minimal agar pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat berjalan optimal.

Safari Ramadhan Pemkot Bandar Lampung Pererat Silaturahmi Pemerintah dan Masyarakat

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Jami Al-Muballigh, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di bulan suci Ramadhan.

Acara tersebut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama Wakil Wali Kota H. Deddy Amarullah, jajaran Forkopimda Kota Bandar Lampung, serta pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hadir pula Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Safari Ramadhan Provinsi Lampung, khususnya kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta jajaran. Ia berharap kegiatan Safari Ramadhan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana silaturahmi sekaligus media untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lampung juga menyerahkan bantuan berupa dana hibah untuk masjid, santunan anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat sebagai bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial Pemerintah Provinsi Lampung selama bulan Ramadhan.

Bapenda Lampung Dampingi Wakil Gubernur Kunjungan Kerja dan Safari Ramadan di Pringsewu

Pringsewu, lantera.online – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, bersama Kepala Bidang Non Pajak, Derry Martha Saputra, mendampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam kunjungan kerja dan Safari Ramadan di Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antar pemerintah daerah semakin solid guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Kadis PUTR Kota Metro, DIDUGA KKN, DPP LSM KAMPUD Minta BPK Audit Ratusan Proyek 2025

Kota Metro,lantera.online – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi mengirim permohonan audit menyeluruh atas semua proyek tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tatas Ruang (PUTR) Kota Metro kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung karena diduga kuat proyek-proyek tahun 2025 telah diatur dan dikondisikan oleh Kepala Dinas PUTR Kota Metro melalui satuan kerja terkait dan pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ)

Dalam keterangan persnya pada Rabu 25-2-2026, Seno Aji, S. Sos, S.H, M.H selaku Ketua Umum DPP LSM KAMPUD didampingi Agung Triyono, Amd Sekretaris Umum dan Juned bidang hukum, HAM dan Aksi Massa menyampaikan bahwa BPK RI memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan audit baik audit dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu

“KAMI telah secara resmi mengirimkan surat permohonan audit secara menyeluruh terhadap terlaksananya 230 paket proyek pada Dinas PUTR Kota Metro tahun anggaran 2025, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

Harapan kami BPK RI dapat menindaklanjutinya dengan mengaudit semua proyek yang telah terlaksana di tahun 2025 bukan hanya audit uji petik sejumlah proyek

Modus operandi atas dugaan pengkondisian dan pengaturan pembagian paket proyek tahun 2025 kepada para kontraktor pelaksana sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas PUTR Kota Metro Sdr. HS selaku sekretaris Dinas yang berhasil diinvestigasi membuka skema modus pengaturan proyek-proyek Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025 oleh Plt. Kepala Dinas Sdri Adh dibantu oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang merupakan Kepala Bidang urusan jalan, Sdr. DD, Kepala Bidang urusan pengairan Sdr. CR, dan kepala bidang urusan gedung Sdri DW

Sdr. HS juga mengatakan jika pengaturan pembagian proyek-proyek tersebut sudah menjadi tradisi di Dinas PUTR Kota Metro dari tahun sebelumnya dan akan terlaksana juga di tahun 2026 ini”, ungkap Seno Aji merinci pernyataan Sekretaris Dinas PUTR Kota Metro yang berhasil diinvestigasi oleh tim DPP LSM KAMPUD

Selain dugaan pengaturan dan pengkondisian pembagian ratusan paket proyek Dinas PUTR Kota Metro oleh Plt. Kepala Dinas bersama para Kepala Bidang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dugaan juga tertuju pada pengkondisian seluruh proyek di Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025 tentunya disinyalir kuat karena adanya janji dan/atau komitmen tertentu yang mengarah kepada upeti/fee/uang setoran proyek,lanjut Seno

Sekertaris umum DPP LSM KAMPUD, Agung Triyono. Amd mengatakan bahwa proses penunjukan oleh pejabat pengadaan barang/jasa Kota Metro terhadap perusahaan pelaksana dimana 1 perusahaan bisa mendapatkan 5-7 paket proyek di Dinas PUTR Kota Metro untuk tahun anggaran 2025

“Kita tinjau dari riwayat proses penunjukan oleh PBJ Kota Metro pads situs spse.inaproc Kota Metro nampak 1 perusahaan kontraktor bisa ditunjuk untuk mengerjakan 5 sampai dengan 7 paket proyek di tahun yang sama pada Dinas PUTR, tentunya ini sinyal kuat adanya kongkalikong antara Dinas PUTR melalui PBJ dengan kontraktor pelaksana sehingga proses penunjukan hanya sekedar formalitas belaka diduga untuk memenuhi syarat administrasi, jelas, Agung.(Fj)

Anggaran administrasi Bagian Umum Lampung timur diduga, “Boros” Notabene Uang Rakyat

Lampung Timur, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama pada bagian umum sekretariat pemerintahan menuai beragam spekulasi publik terkait dugaan markup anggaran tahun 2025.

Salah satunya datang dari aktifis penggiat anti korupsi, Chandra S.sos kepada redaksi lantera.online, publik ketahui bahwasannya pada kasus sebelumnya yang juga menarik perhatian mengenai pengembalian anggaran uang makan minum Rp.1,6 miliar yang dilakukan oleh Pemda Lampung Timur, ini preseden buruk bagi pemerintahan yang mana seharusnya menegak kan prinsif Good governance, guna terciptanya pemerintahan yang bersih dari dugaan tindak KKN jelas, Chandra.

Kedepan kami akan terus mengawal terkait dugaan penyimpangan tersebut, kami akan meminta BPK RI,Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung untuk dapat menindak lanjutnya tampa tebang pilih, tegas chandra.

Bagian umum pemkab Lampung Timur juga membelanjakan anggaran ratusan juta rupiah untuk pembelian elektronik dan renovasi bangunan yang diduga tanpa mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku, tutup Chandra, S.sos

Hafis Kabag umum Pemda Lampung Timur dihubungi melalui pesan WhatsApp menjawab, Waalaikum salam.(Fj)

Audiensi Gubernur Lampung Dengan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (24/2). Audiensi ini merupakan kunjungan perdana sejak pelantikan Sigit Danang Joyo pada 6 Februari 2026.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kapasitas fiskal serta menghadapi kebijakan anggaran tahun 2026.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung juga meminta dukungan Pemprov Lampung untuk mendorong keteladanan ASN dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax dan partisipasi Pekan Panutan Lapor SPT. Gubernur Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kepatuhan perpajakan di Lampung.

Gubernur Lampung Tinjau Perbaikan Jalan Strategis Jelang Lebaran

Bandar Lampung, lantera.online – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau penanganan cepat perbaikan ruas jalan provinsi di Jalan Pattimura, Kota Metro, dan Jalan Merapi, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Kedua ruas tersebut merupakan jalur strategis penghubung antarwilayah yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Perbaikan sementara dilakukan dengan menutup lubang dan menebalkan badan jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya menjelang arus mudik Lebaran. Langkah ini bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas serta meminimalkan potensi kecelakaan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan perbaikan permanen menggunakan konstruksi rigid beton di Jalan Pattimura sepanjang sekitar satu kilometer, disertai pembenahan drainase. Upaya ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian dan perdagangan.