Pemerintah Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Koordinasi Penanganan TBC, Libatkan Desa dalam Deteksi Dini

lantera.online April 28, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya penanganan Tuberculosis (TBC) melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular tersebut.

Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Lampung ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, Jihan Nurlela. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mempercepat penanganan TBC yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Lampung.

TBC dinilai masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan terpadu agar penanganan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Adapun fokus utama pemerintah daerah dalam penanganan TBC saat ini meliputi penguatan penemuan kasus melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta skrining aktif hingga ke tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan seluruh pasien TBC mendapatkan pengobatan secara lengkap hingga dinyatakan sembuh.

Upaya lainnya adalah mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa melalui program Desa Sadar HAM yang diintegrasikan dengan kegiatan pencegahan dan deteksi dini TBC. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempercepat penanganan kasus di tingkat akar rumput.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menekan angka kasus TBC secara signifikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Gaji Ke-13 ASN & PPPK Lampung Cair Awal Bulan Juni 2026

lantera.online April 27, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online –Pemerintah Provinsi Lampung memastikan gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK mulai dicairkan pada awal Juni 2026 dengan total anggaran sekitar Rp150 miliar.

Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa pencairan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan telah disiapkan untuk memenuhi hak pegawai.

Anggaran itu dialokasikan untuk 12.648 PNS, 12.779 PPPK, serta 863 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Lampung.

Komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.

Bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun, pembayaran dilakukan secara proporsional. Pencairan ini diharapkan membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN serta menjaga daya beli masyarakat, dan dipastikan dilakukan tepat waktu sesuai mekanisme yang berlaku.

DPMDT Lampung Hadiri Rakor Evaluasi Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis

lantera.online April 21, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDT) Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang P3MD dan PSM menghadiri Rapat Koordinasi bertajuk “Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI secara hybrid, Kamis (11/4/2026).

Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. H.C. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rakor ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi tantangan, serta menilai dampak sektoral dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun implementasi. Selain itu, forum ini juga membahas arah penguatan kebijakan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program di masa mendatang.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, fiskal daerah, hingga tata kelola pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, program ini dinilai sebagai instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai agenda strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, pelaksanaan Program MBG diharapkan dapat terus dilanjutkan dan dioptimalkan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberhasilan program yang produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui DPMDT menyatakan komitmennya untuk terus mendukung implementasi program tersebut di daerah, serta mendorong peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Pemprov Lampung Serahkan LKPD 2025 Lebih Cepat, Optimistis Raih WTP ke-12

lantera.online April 1, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung turut hadir didampingi Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta jajaran terkait.

Penyerahan LKPD unaudited ini dilakukan satu hari lebih awal dari tenggat waktu 31 Maret 2026, sebagai bentuk komitmen terhadap ketepatan waktu dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan berintegritas demi menjaga kepercayaan publik.

Dengan capaian 11 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta tingkat tindak lanjut rekomendasi mencapai 79,84 persen, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat kembali mempertahankan prestasi tersebut dengan meraih WTP ke-12. Ke depan, Pemprov Lampung berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, kooperatif, dan berkelanjutan demi mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Pemerintah Provinsi Lampung Perkuat Sinergi Daerah

lantera.online Februari 19, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung tandatangani Naskah Perjanjian hibah daerah (NPHD) tahun anggaran 2026 bersama instansi vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, rabu 18-02-2026 disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana serta perwakilan unsur TNI dan Polri

Hibah daerah ini merupakan dukungan nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat kapasitas instansi vertikal guna meningkatkan stabilitas wilayah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hibah daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendukung pembangunan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing

Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan dan akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa hibah daerah menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri termasuk mendukung program pembinaan teritorial, peningkatan kesiapan satuan serta berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemprov Lampung Siap Dukung Kelancaran Audit Interim BPK Tahun 2026

lantera.online Februari 15, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi rangkaian Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pembukaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, pada Rabu (11/2). Pemeriksaan interim ini dijadwalkan berlangsung selama 31 hari ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiaga dan bersikap kooperatif dalam menyajikan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Data yang disiapkan mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan kas hingga aset tetap.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui pemeriksaan interim ini dapat terus mempertahankan opini laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.