Diskominfo Lamsel

Kunjungi SMA Kebangsaan, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tekankan Mental Berani dan Disiplin bagi Generasi Muda

Lamsel, lantera.online – Kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, ke SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (8/5/2026), menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat dan rasa percaya diri para pelajar dalam menghadapi masa depan.

Dalam agenda Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan pangan, serta lingkungan tersebut, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya keberanian dan kedisiplinan sebagai modal utama meraih kesuksesan.

Kunjungan kerja itu turut didampingi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten, Supriyanto, beserta jajaran pejabat daerah terkait.

Di hadapan ratusan siswa SMA Kebangsaan, Zulkifli Hasan mengajak para pelajar untuk berani menghadapi tantangan zaman dan terus mengembangkan kemampuan diri demi meraih cita-cita.

Menurutnya, generasi muda harus memiliki mental tangguh dan tidak takut mengambil langkah besar dalam kehidupan.

“Syarat maju harus berani. Kalau tidak berani, pulang kampung lagi. Selain itu juga harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, karena untuk menjadi orang sukses tantangannya sangat banyak,” ujar Zulkifli Hasan disambut antusias para siswa.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan interaktif. Tak hanya memberikan motivasi, Menko Pangan RI juga membagikan hadiah berupa tablet dan tumbler kepada siswa yang berani maju dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan.

Salah satu siswa SMA Kebangsaan asal Sidomulyo, Gabriell, berhasil mendapatkan hadiah tablet setelah mampu menjawab pertanyaan dari Zulkifli Hasan dengan baik.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan dan generasi muda di Lampung Selatan.

Menurut Egi, kehadiran Menko Pangan RI memberikan dorongan moral yang besar bagi para pelajar untuk terus semangat belajar dan percaya diri dalam mengejar mimpi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membangun semangat dan rasa percaya diri anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, serta berani menghadapi tantangan demi meraih cita-cita mereka,” kata Egi.

Kunjungan tersebut disambut antusias oleh para siswa. Mereka mengaku senang dan bangga dapat berinteraksi langsung dengan Menko Pangan RI bersama Bupati Lampung Selatan dan jajaran pemerintah daerah.

Creative Financing 2026: Lampung Selatan Raih Peringkat Kedua Nasional, Kantongi Insentif Rp2 Miliar dari Inovasi Pembiayaan Daerah

Palembang, lantera.online – Setelah melalui proses penilaian panjang dan ketat dalam mengukur kemampuan daerah mengelola pembiayaan secara inovatif, Kabupaten Lampung Selatan akhirnya berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Daerah ini meraih peringkat kedua kategori Creative Financing dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam acara yang digelar di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sabtu malam (25/4/2026).

Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan detik.com ini menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan konsep entrepreneur government, yakni pendekatan inovatif dalam menggali serta mengelola sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Dalam kategori kabupaten, posisi pertama diraih Kabupaten Bintar, disusul Kabupaten Lampung Selatan di posisi kedua, dan Kabupaten Batu Bara di peringkat ketiga. Sementara di tingkat kota, Kota Bandar Lampung menempati posisi pertama, diikuti Kota Medan dan Kota Palembang. Adapun penghargaan tingkat provinsi diraih oleh Sumatera Utara.

Selain penghargaan, para pemenang juga memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai stimulus daerah. Juara kedua seperti Lampung Selatan berhak atas bantuan sebesar Rp2 miliar, sementara juara pertama mendapatkan Rp3 miliar dan juara ketiga Rp1 miliar.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan instrumen untuk mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat antar pemerintah daerah.

“Penghargaan ini menjadi metode untuk mendorong kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal. Tantangan kepala daerah tidak mudah, sehingga capaian positif perlu dipublikasikan agar diketahui masyarakat luas,” ujar Tito.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan media arus utama dalam menjaga kredibilitas ajang penghargaan tersebut.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Ia menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari wakil bupati, sekda, perangkat daerah, hingga masyarakat di tingkat desa. Penghargaan ini kami persembahkan untuk Kabupaten Lampung Selatan,” kata Egi.

Prestasi ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hadapi Ancaman Kekeringan Ekstrem 2026, Bupati Egi Ikut Rakornas Kementan RI

Jakarta, lantera.online – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), Senin (20/4/2026).

Rakornas yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, ini menjadi forum strategis dalam merespons potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, khususnya wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap kekeringan lahan pertanian.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat bersama daerah membahas langkah konkret mitigasi menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah ancaman cuaca ekstrem.

Bupati Egi menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk aktif mengambil langkah antisipatif.

“Hari ini saya menghadiri rapat koordinasi nasional yang membahas langkah-langkah mitigasi kekeringan lahan pertanian bersama pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah di Kementerian Pertanian,” ujar Egi.

Ia berharap Rakornas ini mampu menghasilkan kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur dalam menghadapi potensi kekeringan ekstrem, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Rakornas ini juga menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah lintas sektor guna memastikan sektor pertanian tetap tangguh di tengah tekanan iklim global yang kian tidak menentu.

Kolaborasi PGN dan BUMD, Lampung Selatan Perkuat Ketahanan Energi Daerah

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi daerah melalui kolaborasi strategis dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sinergi ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur energi berbasis gas bersama BUMD, Perseroda Lampung Selatan Maju.

Upaya tersebut ditandai dengan audiensi antara Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Direktur Komersial PGN, Aldiandsyah Idham, di Kantor PGN Area Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Egi menegaskan pentingnya kolaborasi antara PGN dan Perseroda Lampung Selatan Maju sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

“Hari ini kami mendorong kolaborasi strategis bersama PGN untuk mempercepat pengembangan energi di Lampung Selatan. Ini menjadi langkah awal membuka pasar gas baru di jantung koridor Sumatra melalui pembangunan Mother Station CNG,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, Lampung memiliki posisi strategis dalam jaringan distribusi energi nasional. PGN sendiri telah memiliki sejumlah infrastruktur penting di wilayah tersebut, seperti fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung serta jaringan pipa distribusi yang melintasi koridor utama Sumatra.

Potensi tersebut, lanjut Egi, perlu dioptimalkan agar memberikan nilai tambah bagi daerah dan mendukung ketersediaan energi yang berkelanjutan.

Melalui kemitraan ini, skema kerja sama dirancang saling menguntungkan. PGN akan berperan sebagai pemasok utama gas, sementara pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendukung dapat melibatkan Perseroda Lampung Selatan Maju sebagai BUMD daerah.

“Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga langkah nyata menuju kemandirian daerah sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Pengembangan Mother Station Compressed Natural Gas (CNG) tersebut diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan energi berbagai sektor, mulai dari industri, agribisnis, hingga sektor komersial, transportasi, dan UMKM yang membutuhkan energi lebih efisien dan ramah lingkungan.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lampung Selatan berharap pemanfaatan energi gas dapat semakin optimal serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

11 Bulan Tak Digaji, Buruh PT San Xiong Steel Akhirnya Dapat Kepastian Usai Bupati Egi Turun Tangan

Lamsel, lantera.online – Harapan baru muncul bagi ratusan buruh PT San Xiong Steel Indonesia yang selama 11 bulan tidak menerima gaji. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengambil langkah konkret dengan memimpin langsung mediasi dan menghadirkan solusi bagi pemenuhan hak-hak pekerja.

Pertemuan antara buruh dan pemerintah daerah digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (10/4/2026), setelah sebelumnya ratusan pekerja menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran gaji, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dipenuhi perusahaan.

Dalam forum tersebut, Bupati Egi mempertemukan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan karyawan, manajemen perusahaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga instansi teknis, sebagai bagian dari upaya percepatan penyelesaian masalah.

Perwakilan buruh PT San Xiong Steel Indonesia, Iwan Tulus, mengungkapkan kondisi berat yang dialami para pekerja. Selama hampir satu tahun, mereka tidak menerima penghasilan, termasuk THR saat Lebaran.

“Yang utama bagi kami adalah BPJS dan THR, pak. Hidup kami terus berjalan, kami butuh kejelasan agar bisa bekerja lagi dan mendapatkan hak kami,” ujar Iwan.

Selain persoalan upah, kendala lain yang dihadapi pekerja adalah layanan BPJS Kesehatan yang tidak dapat digunakan, terutama saat rujukan ke luar daerah. Status kepesertaan yang masih terikat dengan perusahaan juga menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan baru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Selatan, R. Rully Maulana, menyampaikan solusi konkret terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurutnya, pekerja tetap dapat mencairkan JHT dengan melengkapi dokumen pendukung seperti slip gaji atau surat pernyataan.

“Solusinya bisa menggunakan slip gaji untuk proses pencairan. Kami siap membantu dan menjembatani agar hak pekerja tetap bisa terpenuhi,” jelas Rully

Bupati Egi pun langsung menginstruksikan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk aktif mendampingi proses administrasi para buruh.

“Nanti dibantu BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker. Data-data yang diperlukan segera dikomunikasikan. Alhamdulillah hari ini sudah ada solusi,” ujar Egi.

Kepastian pencairan JHT ini menjadi titik terang bagi para pekerja untuk melanjutkan kehidupan sekaligus membuka peluang kembali bekerja di tempat lain.

Selain solusi jangka pendek, Bupati Egi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak normatif pekerja.

Pemkab Lampung Selatan, kata Egi, akan segera melayangkan surat teguran kepada PT San Xiong Steel Indonesia agar memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan THR yang tertunggak.

“Kami hadirkan semua pihak hari ini untuk memberikan solusi. Pemerintah daerah juga akan memberikan teguran kepada perusahaan agar segera menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.

Untuk persoalan BPJS Kesehatan, Egi menjelaskan bahwa kepesertaan dapat dialihkan, dengan syarat status hubungan kerja karyawan telah dinyatakan jelas.

Dalam langkah cepat lainnya, Egi juga melakukan koordinasi lintas daerah dengan melakukan video call bersama Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, guna membantu akses layanan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang berdomisili di Bandar Lampung.

Langkah ini menegaskan pendekatan kolaboratif yang diambil pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan sosial bagi para buruh tetap berjalan.

Lampung Siapkan Listrik dari 1.000 Ton Sampah per Hari, Lampung Selatan Jadi Kunci Proyek PSEL Regional

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berkapasitas 1.000 ton per hari yang akan dipusatkan di kawasan Kotabaru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Langkah strategis ini kembali mengemuka dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah dan pengembangan PSEL yang dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rosa Vivien Ratnawati, serta seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur, Jumat (10/4/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks, sekaligus menyatukan komitmen menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bernilai energi.

Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang dilibatkan secara intensif dalam proyek ini, mengingat lahan seluas sekitar 20 hektare di kawasan Jati Agung telah disiapkan sebagai pusat PSEL regional yang strategis.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan bahwa daerahnya menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan teknologi dan kesiapan masyarakat.

“Lampung Selatan saat ini memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Natar dan Kalianda. Tantangan kami bukan hanya pada teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah modern,” ujarnya.

Menurut Egi, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Karena itu, pemerintah daerah mulai memperkuat regulasi sebagai fondasi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Lampung Selatan telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan yang mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana membangun kesadaran kolektif. Kami mendorong program berbasis desa agar masyarakat terbiasa hidup bersih,” lanjutnya.

Selain itu, Egi juga menyoroti tantangan dalam menjamin suplai sampah sebagai bahan baku utama PSEL. Dengan cakupan wilayah yang luas, terdiri dari 256 desa dan 4 kelurahan, distribusi dan pengumpulan sampah menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sistem yang terintegrasi.

“Kami juga harus memperhitungkan kebutuhan operasional seperti listrik dan air yang cukup besar dalam pengelolaan fasilitas ini,” jelasnya.

Meski demikian, ia tetap optimistis proyek PSEL dapat berjalan optimal dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Ia menilai, pengembangan PSEL menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi alternatif bagi daerah.

“Saya sangat mendukung penuh program ini karena menjadi langkah maju dalam pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KLH. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh daerah dapat memperkuat kolaborasi serta menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah, sehingga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Zita Anjani Ajak Finalis Muli Mekhanai Bersih Pantai Semukuk

Lamsel, lantera.online – Langit Pantai Semukuk pagi itu tampak cerah, menyapu garis horizon yang bertemu dengan birunya laut di Desa Pauh Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda.

Di antara deru ombak yang tenang, langkah-langkah para finalis Muli Mekhanai Lampung Selatan Tahun 2026 menyusuri pasir putih, memungut satu per satu sampah yang tersisa.

Di tengah aktivitas itu, sosok Zita Anjani berdiri, tak sekadar memimpin aksi bersih pantai, tetapi menanamkan sebuah visi tentang masa depan.

Bagi Zita, menjaga lingkungan bukan hanya gerakan sesaat, melainkan tanggung jawab yang harus dibawa oleh generasi muda, terutama mereka yang kelak menjadi wajah daerah.

Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata itu memimpin langsung kegiatan bersih-bersih pantai bersama Dharma Wanita Persatuan dan para finalis Muli Mekhanai, di Pantai Semukuk, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan Reni Apriyani Anwar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ratna Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam keterangannya, Zita menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata.

“Saya baru pertama kali ke Pantai Semukuk. Hari ini kita bersih-bersih pantai sesuai arahan Bapak Presiden agar Indonesia semakin bersih dari sampah. Ke depan, pengelolaan sampah akan diperkuat hingga ke tingkat kecamatan,” ujar Zita.

Ia menekankan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi wisata pantai yang besar, sehingga kebersihan menjadi faktor kunci dalam menjaga daya tarik tersebut.

“Lampung Selatan punya banyak pantai yang indah. Karena itu kebersihannya harus kita jaga bersama. Dimulai dari tempat-tempat wisata yang menjadi kebanggaan daerah,” lanjutnya.

Lebih jauh, Zita secara khusus menitipkan pesan kepada para finalis Muli Mekhanai agar menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari identitas mereka sebagai duta daerah.

“Kalau nanti mendapat amanah mewakili Lampung Selatan, salah satu visi yang harus dibawa adalah menjaga lingkungan. Mulai dari kebersihan pantai, laut, hingga lingkungan sekitar,” pesannya.

Pantai Semukuk sendiri dipilih sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Zita menyebut, kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang besar namun belum banyak dikenal publik.

Dengan hamparan pasir putih dan pepohonan yang masih alami, pantai ini dinilai layak menjadi destinasi unggulan baru atau hidden gem Lampung Selatan.

“Kita sudah pernah melakukan kegiatan di beberapa pantai seperti Setigi Heni, Minang Rua, dan Rio by The Beach. Tapi di Semukuk ini saya baru pertama kali datang dan ternyata pantainya sangat bagus. Ini bisa menjadi hidden gem yang dimiliki Lampung Selatan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus memperkuat citra Lampung Selatan sebagai daerah wisata yang bersih, indah, dan berkelanjutan.

Korban Calo Kapal Ikan Merauke, Aji Pulang dalam Luka, Bupati Egi: Jangan Mudah Percaya Janji Kerja

Lamsel, lantera.online – Setelah berbulan-bulan terjebak dalam jerat sindikat calo tenaga kerja kapal ikan di Merauke, Papua Selatan, Ahmad Abi Ar-Razi, yang akrab disapa Aji, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan.

Kepulangannya bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi kisah penuh luka, harapan, dan peringatan bagi banyak orang.

Aji tiba di Bandara Radin Inten II, Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB, setelah menempuh perjalanan panjang dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kedatangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menanti, bersama jajaran Dinas Sosial Lampung Selatan yang turut mendampingi proses kepulangannya.

Suasana emosional kembali terasa pada Kamis (9/4/2026), saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengunjungi kediaman orang tua Aji di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi Aji yang kini tengah menjalani pemulihan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Aji mengalami sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk berdahak hijau, anemia, hingga keluhan pada kaki yang membuatnya kesulitan berjalan normal. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan pun berencana menerjunkan tim medis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Bupati Egi menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Aji. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas.

“Kita turut prihatin atas musibah ini. Saya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang belum jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Egi juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah kondisi yang masih lemah, Aji mendapat dorongan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Ia diketahui sempat bersekolah hingga kelas satu SMA sebelum memutuskan bekerja.

“Saya sarankan Aji untuk sekolah lagi, minimal lulus SMA, supaya ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehat dulu, pendidikan juga penting,” pesan Egi.

Kisah pahit Aji bermula saat ia menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan iming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Setibanya di lokasi, gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal bekerja.

Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, Aji mengaku hanya menerima gaji di bulan pertama. Delapan bulan berikutnya, ia tidak lagi dibayar, meski tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat.

“Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki jadi sakit karena terlalu lama berdiri, sampai sekarang belum bisa berdiri normal,” ungkap Aji.

Kini, di tengah proses pemulihan, rasa syukur tak henti diucapkan Aji dan keluarganya. Sang ayah, Ahmad Yunus (50), menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepulangan anaknya.

“Terima kasih banyak atas bantuan Bupati, Dinas Sosial, dan semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ujarnya.

Aji sendiri berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

“Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan sampai ketipu omongan manis orang,” katanya.

Keren! Wabup Kab Lamsel Bangga 150 Siswa SDN 3 Way Urang Kini Punya Rekening Sendiri.

Lamsel, lantera.online – Sebanyak 150 pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Way Urang, Kalianda, kini tak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga mulai mengenal cara mengelola uang sejak dini. Mereka resmi memiliki rekening tabungan sendiri melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar yang diluncurkan, Kamis (9/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki literasi dan kemandirian finansial sejak usia sekolah.

Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa program tersebut merupakan strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter disiplin dan kecerdasan finansial.

Menurutnya, kepemilikan rekening sejak dini akan mengenalkan pelajar pada sistem keuangan formal sekaligus membiasakan mereka menabung secara terarah.

“Program yang kita luncurkan hari ini adalah langkah strategis yang disinergikan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Lampung dalam rangka mendorong inklusi keuangan,” ujar Syaiful.

Ia menekankan, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari peran kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak sekolah diharapkan dapat berjalan seiring agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh pelajar.

“Supaya program ini berjalan optimal, diperlukan koordinasi lintas sektoral. Saya harap semua pihak dapat berperan aktif,” katanya.

Syaiful juga mengingatkan para pelajar agar tidak sekadar memiliki rekening, tetapi benar-benar memanfaatkannya sebagai sarana belajar mengelola keuangan.

“Jadikan rekening tabungan ini sebagai tempat belajar, menabung secara rutin, dan menyiapkan masa depan sejak sekarang,” pesannya.

Sementara itu, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Imam Ghazali, menyebut program tersebut sebagai bentuk edukasi keuangan praktis yang penting dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat di kalangan pelajar.

Ia menilai, keterlibatan sekolah, OJK, dan perbankan menjadi kunci dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan di daerah.

“Saya yakin kolaborasi ini akan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan, sekaligus membentuk kedisiplinan dan kemandirian finansial sejak dini,” ujar Imam.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Mahat Santoso. Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan memperluas akses keuangan, tetapi juga menanamkan budaya menabung di kalangan pelajar.

Menurutnya, kegiatan ini juga dilengkapi dengan edukasi langsung mengenai praktik menabung agar siswa memahami manfaatnya secara konkret.

“Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memiliki pemahaman finansial yang baik dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” kata Mahat.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kebiasaan menabung dapat tumbuh sejak bangku sekolah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di masa depan melalui generasi yang lebih melek finansial.

Dinas Kominfo Lampung Selatan Dorong Publikasi Lewat Satu Pintu, Perangkat Daerah Tak Boleh Lagi Jalan Sendiri

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.

“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.

“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik.

“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.