Pemkab Lampung Selatan

Borong Penghargaan Nasional, Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan Raih TOP BUMD Awards 2026 Bintang 4, Bupati Egi Dinobatkan Pembina Terbaik

lantera.online April 13, 2026 Tidak ada komentar

Jakarta, lantera.online – Perumda Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2026 kategori Bintang 4.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan kinerja perusahaan daerah, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Prestasi tersebut semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan TOP Pembina BUMD 2026 oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta TOP CEO BUMD 2026 yang diberikan kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Jasa, Julianto.

Ketiga penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara puncak TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Ajang TOP BUMD Awards merupakan penghargaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA). Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap kinerja, inovasi, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BUMD, khususnya Perumda Air Minum Tirta Jasa.

“Alhamdulillah, ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran pengurus BUMD, khususnya PDAM di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Bupati Egi menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

“Harapannya, ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih baik dan lebih inovatif ke depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Egi menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan optimal.

Pada tahun 2026, sebanyak 248 BUMD dan BLUD dari seluruh Indonesia mengikuti ajang ini, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 218 BUMD dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Sejak pertama kali digelar pada 2016, TOP BUMD Awards menjadi salah satu tolok ukur nasional dalam mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing.

Mulai Besok, ASN Lampung Selatan WFH Tiap Jumat, Pemkab Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan, Ini Skemanya!

lantera.online April 9, 2026 Tidak ada komentar

lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja fleksibel, yakni kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan akan mulai diterapkan pada 10 April 2026, dengan skema WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkab memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Mulai besok, ASN akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Sementara hari kerja lainnya tetap WFO. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujar Hendry, Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efektif.

Selain meningkatkan efisiensi kinerja, transformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. ASN didorong mengoptimalkan penggunaan berbagai platform elektronik seperti e-office, tanda tangan digital, aplikasi Srikandi, presensi digital, hingga sistem informasi kepegawaian.

Tak hanya itu, penerapan WFH juga diharapkan memberi dampak lebih luas, mulai dari efisiensi penggunaan energi, pengurangan mobilitas harian yang berkontribusi pada penurunan polusi, hingga mendorong pola hidup yang lebih sehat di kalangan ASN.

Dalam implementasinya, Pemkab Lampung Selatan menekankan sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang terukur.

“Kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian agar transformasi ini berjalan efektif, termasuk dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing,” kata Hendry.

Meski demikian, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH. Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor (WFO).

Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah atau Kepala Desa, serta ASN yang bertugas di layanan kedaruratan dan ketertiban umum.

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Pemkab Lampung Selatan juga menetapkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, serta mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan secara hybrid atau daring.

Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Lampung Selatan memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan guna mengukur efektivitas sekaligus melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memperkuat langkah mitigasi bencana banjir dengan melibatkan kalangan akademisi.

lantera.online April 9, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Hal ini ditandai melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan paparan pendahuluan penyusunan dokumen rencana aksi penanggulangan banjir bersama Institut Teknologi Sumatera (Itera), yang digelar secara hybrid dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta tim akademisi Itera yang mengikuti secara daring.

Dalam pemaparannya, Tim Leader Itera, Arif Rohman, mengungkapkan bahwa intensitas banjir di Lampung Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, kondisi geografis wilayah yang relatif datar, keterhubungan sistem daerah aliran sungai (DAS) lintas wilayah, serta belum optimalnya sistem drainase menjadi faktor utama terjadinya banjir berulang di sejumlah titik.

Selain itu, perubahan tata guna lahan dari kawasan terbuka seperti sawah dan perkebunan menjadi permukiman turut menurunkan daya resap tanah.

Akibatnya, limpasan air permukaan meningkat dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir, terutama di wilayah hilir.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terencana dan berbasis kajian ilmiah.

“Kita harus merancang langkah mitigasi yang jelas, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena itu persoalan banjir ini perlu melibatkan para ahli agar penanganannya tepat,” ujarnya.

Bupati Egi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan akademisi.

Menurutnya, kelestarian lingkungan menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya bencana di masa mendatang.

“Kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Karena itu persoalan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan para camat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing, termasuk potensi kerusakan akibat aktivitas seperti penambangan yang dapat memicu bencana.

Bupati Egi menegaskan, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama guna meminimalkan risiko bencana yang lebih besar.

“Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada menyesal setelah bencana terjadi. Saya minta potensi kerusakan lingkungan segera dideteksi dan dilaporkan agar bisa cepat ditindaklanjuti,” katanya.

Melalui penyusunan dokumen rencana aksi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap memiliki strategi penanggulangan banjir yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal

Halalbihalal DPRD Lampung Selatan Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pemerintahan Pasca-Idulfitri

lantera.online April 1, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel,lantera.online – DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar open house dan halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan dan masyarakat.

cara yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPRD Lampung Selatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam suasana penuh kehangatan, para tamu saling bersalaman dan berbincang santai. Tidak sekadar tradisi tahunan, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi hubungan kerja antar pemangku kepentingan di daerah.

Krtua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh undangan yang hadir.

“Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Momentum halalbihalal ini merupakan tradisi yang sarat dengan nilai-nilai silaturahmi,” ujar Erma.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan sinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai penyelenggara pemerintahan maupun bagian dari masyarakat.

“Melalui momentum ini, kita berharap dapat memperkuat persamaan, meningkatkan sinergi, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Melalui halalbihalal ini, komunikasi antar unsur pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan semakin solid, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

LKPj 2025 Disampaikan, Pemkab Lampung Selatan Catat Realisasi Pendapatan 97 Persen di Tengah Tekanan Ekonomi

lantera.online April 1, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 97,08 persen atau Rp2,36 triliun dari target Rp2,43 triliun. Capaian ini disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026).

LKPj disampaikan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar mewakili Bupati Radityo Egi Pratama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus gambaran kinerja pembangunan sepanjang 2025.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,30 triliun atau 89,82 persen dari pagu Rp2,56 triliun, yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DPRD pun memberikan apresiasi dan akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Usai Idulfitri 1447 H, Sekda Supriyanto Tegaskan ASN Harus Langsung Bergerak: Tak Ada Ruang untuk Menunda

lantera.online Maret 30, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali berkumpul di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (30/3/2026), mengikuti apel mingguan yang menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas pemerintahan secara penuh.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga seluruh ASN baik PNS, PPPK, maupun PPPK paruh waktu.

Dalam amanatnya, Supriyanto mengingatkan bahwa momentum pasca-Ramadan dan Idulfitri seharusnya tidak berhenti pada perayaan semata, melainkan menjadi titik awal perubahan dalam etos kerja.

Menurutnya, bulan Ramadan yang telah dilalui merupakan fase pembinaan diri, melatih disiplin, kejujuran, dan pengendalian diri, yang seharusnya tercermin dalam kinerja sehari-hari setelah kembali bekerja.

“Maknai kemenangan ini sebagai titik awal kebangkitan kinerja, bukan sekadar perayaan seremonial,” ujar Supriyanto menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan.

Dari Pringsewu hingga Rajabasa, Warga Tumpah Ruah di Halalbihalal Pemkab Lampung Selatan

lantera.online Maret 22, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah memadati Lamban Rakyat, Kalianda, Sabtu (21/3/2026), dalam kegiatan halalbihalal yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Antusiasme tak hanya datang dari warga local, sejumlah masyarakat dari luar daerah pun rela menempuh perjalanan jauh demi satu tujuan, bertemu langsung dengan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Ketua TP PKK, Zita Anjani.

Sejak pagi, arus kedatangan warga tak terputus. Mereka datang berkelompok, bersama keluarga, bahkan ada yang sengaja pulang kampung lebih awal demi tidak melewatkan momen silaturahmi tersebut. Suasana penuh kehangatan langsung terasa begitu memasuki area kegiatan yang dipadati warga dengan tertib.

Barisan antrean pun mengular. Satu per satu warga menunggu giliran untuk bersalaman, menyampaikan ucapan Idulfitri, sekaligus berinteraksi langsung dengan kepala daerah mereka. Momen ini menjadi daya tarik utama, kedekatan tanpa sekat antara pemimpin dan masyarakat.

Anis Puspita, perantau yang kini tinggal di Pringsewu, mengaku sengaja datang lebih awal demi bisa bertemu langsung dengan Bupati Egi. Ia bahkan menyempatkan diri pulang kampung ke Lampung Selatan untuk menghadiri acara tersebut.

“Saya aslinya dari Kecamatan Sragi, sekarang di Pringsewu. Sengaja pulang dan mampir ke sini karena ingin bertemu langsung. Antusias sekali menunggu hari ini, ternyata setelah sampai, Masyaallah ramai sekali,” ujarnya.

Antusiasme serupa juga ditunjukkan Sarman, warga Kecamatan Way Panji. Ia tetap datang bersama keluarga meski harus menempuh perjalanan dalam kondisi hujan. Baginya, kesempatan bertemu langsung dengan pemimpin daerah menjadi kebanggaan tersendiri.

Hilal Tak Terlihat di Itera, Lampung Selatan Ikuti Pusat Tetapkan Lebaran 21 Maret 2026

lantera.online Maret 20, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Hilal tidak terlihat di titik pemantauan Institut Teknologi Sumatera (Itera), Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam kegiatan rukyatul hilal yang digelar Kamis (19/3/2026).

Dengan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti keputusan pemerintah pusat yang menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Pengamatan hilal yang dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu menjadi bagian dari rangkaian pemantauan nasional dalam menentukan Hari Raya Idulfitri secara serentak di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, menjelaskan bahwa posisi hilal saat pengamatan masih belum memenuhi kriteria visibilitas yang telah disepakati secara regional.

“Posisi hilal hari ini berada di angka 1 derajat 26 menit busur, masih jauh di bawah kriteria imkanur rukyat yang ditetapkan, yakni minimal 3 derajat,” ujarnya.

Selain faktor posisi yang terlalu rendah, kondisi cuaca berawan turut menjadi kendala dalam proses pengamatan di lapangan. Tim rukyat, kata dia, mengalami kesulitan untuk melihat hilal secara langsung.

Rukyatul hilal sendiri dilakukan secara serentak di 117 titik di seluruh Indonesia. Di Provinsi Lampung terdapat tiga titik pengamatan, dengan fokus utama pada pelaksanaan di Itera.

“Jika hilal terlihat, maka Idulfitri dapat ditetapkan keesokan harinya. Namun jika tidak, maka Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari,” jelasnya.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sejumlah pejabat turut hadir dalam pemantauan tersebut, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Anasrullah serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan.

Keputusan resmi penetapan 1 Syawal, lanjut Zulkarnain, tetap menunggu hasil sidang isbat yang digelar pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pemerintah melalui sidang isbat akhirnya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keputusan tersebut setelah mempertimbangkan hasil rukyat dan hisab secara nasional.

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, serta menghormati perbedaan yang mungkin terjadi dalam penentuan awal Syawal.

Bupati Egi Dorong Optimalisasi Program Jaga Desa, BPD Diminta Jadi ‘Parlemen Desa’ yang Kuat

lantera.online Maret 14, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satunya lewat optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diharapkan mampu mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan dana desa sekaligus memperkuat peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kegiatan Optimalisasi Program Jaga Desa dan Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Lampung Selatan tersebut, digelar di Pendopo Agung Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Jumat (13/3/2026).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menegaskan, bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kewenangan menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri.

“Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Di sinilah peran organisasi BPD sangat penting sebagai wadah aspirasi sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa,” ujar Egi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan kartu anggota dan seragam kepada pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Lampung Selatan.

THR Rp35,6 Miliar Cair! Bupati Egi Sentil ASN Lampung Selatan: Setiap Rupiah Adalah Hutang Pengabdian

lantera.online Maret 14, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 12.014 aparatur negara di lingkungan pemerintah daerah setempat dengan total anggaran mencapai Rp35,6 miliar.

Penyaluran THR tersebut disampaikan dalam acara penyerahan simbolis oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di Aula Krakatau, Setdakab Lampung Selatan, Jumat (13/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Egi turut didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto, S.Sos, MM serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ir. Rini Ariasih.

Namun, di balik pencairan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut, Bupati Egi memberikan pesan tegas kepada para aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang diterima bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan hutang pengabdian yang harus dibayar dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Setiap rupiah yang saudara terima adalah hutang pengabdian. Pastikan setiap sen yang diterima dapat diwujudkan menjadi pelayanan terbaik dan menghadirkan kepuasan bagi masyarakat,” tegas Egi di hadapan ratusan aparatur yang hadir.

Kepala BPKAD Lamsel, Rini Ariasih dalam laporannya menjelaskan, pembayaran THR bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah dicairkan langsung ke rekening masing-masing penerima sejak 12 Maret 2026.