Pemerintah Provinsi

Plt. Kepala BPKAD Lampung Hadiri Musrenbang Provinsi Lampung 2026 Lampung

Bandar Lampung, lantera.online – Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Balai Keratun pada Senin (13/4/2026) ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri jajaran Forkopimda serta perangkat daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah, meskipun masih menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga dan distribusi. Kebijakan pemerintah pusat serta perbaikan harga komoditas dan ketersediaan pupuk dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong berbagai program lanjutan, seperti pengembangan pupuk organik, penyediaan fasilitas pengering (dryer), serta pelatihan vokasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan kualitas sumber daya manusia.

Melalui upaya tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan. Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plt. Kepala BPKAD Lampung Hadiri Rapat Pengukuran Indeks Persaingan Usaha

Bandar Lampung, lantera.online – Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Pengukuran Indeks Persaingan Usaha yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing ekonomi.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Plt. Kepala Biro Perekonomian, serta pejabat administrator dari Bappeda. Kehadiran berbagai perangkat daerah ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi pembangunan ekonomi.

Pengukuran indeks persaingan usaha merupakan langkah strategis untuk menilai kondisi iklim usaha di daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan sekaligus merumuskan kebijakan guna mendorong investasi yang sehat dan berdaya saing.

Forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kompetitif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

DPMDT Provinsi Lampung Terima Kunjungan Kerja APDESI Merah Putih untuk Perkuat Sinergi Pembangunan Desa

Bandar Lampung, lantera.online – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal (DPMDT) Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Badan Pengurus Daerah (BPD) APDESI Merah Putih Provinsi Lampung dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi program pembangunan desa.

Kepala DPMDT Provinsi Lampung bersama jajaran pejabat administrator dan fungsional penggerak swadaya masyarakat menyambut langsung kunjungan tersebut. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan organisasi desa.

Pembahasan difokuskan pada perencanaan program kerja yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran BPD, serta percepatan pembangunan dan kemandirian desa.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terwujud kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembangunan desa, sehingga mampu menciptakan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di Provinsi Lampung.

Rakor Kepala Daerah se-Lampung, Gubernur Tekankan Transformasi Keuangan Daerah

Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Forum Kepala Daerah se-Lampung yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung Pusiban, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah, para bupati dan wali kota se-Lampung, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya transformasi pengelolaan keuangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Ia juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, termasuk pemanfaatan sistem pembayaran QRIS, serta penerapan prinsip spending better agar belanja APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Lampung juga menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung sebagai bahan evaluasi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Hadiri Rapat Koordinasi BUMIDA

Bandar Lampung – lantera.online

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi BUMIDA yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (30/01/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antar pihak terkait, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang solid, diharapkan peran BUMIDA semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Lampung.

Bapenda Lampung Dorong Lompatan Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi dan Kolaborasi Strategis.

Bandar Lampung, lantera.online

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung terus melakukan berbagai terobosan strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sepanjang tahun 2025, sejumlah lompatan besar telah diwujudkan, mulai dari hadirnya layanan Samsat Digital Drive Thru hingga penguatan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi.

Namun demikian, Bapenda Lampung menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti pada capaian tersebut. Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menekankan adanya dua fokus utama yang akan menjadi prioritas pada tahun mendatang.

“Ke depan, kami akan terus melakukan eksplorasi potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal. Tidak hanya dari sektor pajak, tetapi juga dari retribusi daerah yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan,” ujar Slamet Riadi.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian utama. Bapenda Lampung berkomitmen untuk menghadirkan sistem pembayaran yang semakin canggih, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

“Pelayanan prima adalah kunci. Sistem pembayaran harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar semakin memudahkan masyarakat,” tambahnya.
Dengan sinergi lintas sektor serta inovasi yang berkelanjutan, Bapenda Lampung optimistis pendapatan daerah pada tahun 2026 akan semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung Rolling puluhan pejabat.

Bandar Lampung, lantera online – Mengacu pada surat nomor 400.14.1.1/206/VI.04/2026 tanggal 20-1-2026, puluhan pejabat dirolling melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Balai Keratun Lt III terdiri dari pejabat administrator-eselon III dan pejabat pengawas-eselon IV- dari 15 OPD

Sembilan pejabat Bapenda yang diroling dari posisinya mulai dari pejabat administrator hingga pengawas

Berikut nama pejabat yang diroling

1. Verawati Surya Lubis, SH.

2. Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos, MIP.

3. Dimas Aditya Herlambang, SH, MH.

4. Badaruddin, S.Sos, MM.

5. Azah Rawan Sangun, SPsi.

6. Donna Febiola Indriani, SH, MM.

7. Derry Martha Saputra, S.Sos, MH.

8. Yudistira Pebriansyah, SE, MM.

9. Maiva Febriana, SH, MM.

Pejabat OPD lain yang terkena roling adalah

A. Dinas Sosial:

1. Syaifullah Noer, SIP, MPA.

B. BPKAD:

1. Saprul Al Hadi, SSTP, MM.

2. Rofiq Nugroho, SSTP.

3. Dhani Kriss Bawono, SE.

C. Dinas ESDM:

1. Dian Ekawati, SE, MM.

2. Yusi Parida, SE, MM.

D. Dinas Kominfotik:

1. Eka Yuni Harti, SE, MM.

2. Syah Riza, S.Sos.

3. Lillawati, SE.

E. Balitbangda:

1. Tommy Efra Handarta, SSTP, MSi.

2. Dwi Irianingsih, ST.

Adapun OPD lain yang juga akan dimutasi adalah Dinas KPTPH, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Perhubungan, Disdikbud, Dispora, BPSDM, Sekretariat DPRD, dan Biro Organisasi.

Bapenda Lampung Terima Audiensi Komisi III DPRD Sumatera Selatan Bahas Optimalisasi PAD

Bandar Lampung – lantera.online

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menerima audiensi dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka diskusi dan pertukaran informasi terkait strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, bersama jajaran. Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antardaerah dalam memperkuat tata kelola PAD yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Tunda Bayar APBD 2025 pada Februari

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembayaran tunda bayar APBD Tahun Anggaran 2025 mulai direalisasikan pada Februari 2026. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui proses review oleh Inspektorat.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa mekanisme tersebut diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan administrasi. “Pembayaran dilakukan bertahap setelah review Inspektorat untuk memastikan pekerjaan benar-benar selesai serta menghindari pencatatan ganda,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, nilai tunda bayar APBD 2025 diperkirakan sekitar Rp150 miliar, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pemprov Lampung juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, kami memastikan kinerja OPD tetap berjalan optimal serta pelayanan publik tetap terjaga,” tambahnya.

Pemprov Lampung Rolling puluhan pejabat.

Bandar Lampung, lantera.online

Mengacu pada surat nomor 400.14.1.1/206/VI.04/2026 tanggal 20-1-2026, puluhan pejabat dirolling melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Balai Keratun Lt III terdiri dari pejabat administrator-eselon III dan pejabat pengawas-eselon IV- dari 15 OPD

Sembilan pejabat Bapenda yang diroling dari posisinya mulai dari pejabat administrator hingga pengawas

Berikut nama pejabat yang diroling

1. Verawati Surya Lubis, SH.

2. Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos, MIP.

3. Dimas Aditya Herlambang, SH, MH.

4. Badaruddin, S.Sos, MM.

5. Azah Rawan Sangun, SPsi.

6. Donna Febiola Indriani, SH, MM.

7. Derry Martha Saputra, S.Sos, MH.

8. Yudistira Pebriansyah, SE, MM.

9. Maiva Febriana, SH, MM.

Pejabat OPD lain yang terkena roling adalah

A. Dinas Sosial:

1. Syaifullah Noer, SIP, MPA.

B. BPKAD:

1. Saprul Al Hadi, SSTP, MM.

2. Rofiq Nugroho, SSTP.

3. Dhani Kriss Bawono, SE.

C. Dinas ESDM:

1. Dian Ekawati, SE, MM.

2. Yusi Parida, SE, MM.

D. Dinas Kominfotik:

1. Eka Yuni Harti, SE, MM.

2. Syah Riza, S.Sos.

3. Lillawati, SE.

E. Balitbangda:

1. Tommy Efra Handarta, SSTP, MSi.

2. Dwi Irianingsih, ST.

Adapun OPD lain yang juga akan dimutasi adalah Dinas KPTPH, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Perhubungan, Disdikbud, Dispora, BPSDM, Sekretariat DPRD, dan Biro Organisasi.