2026

Pemerintah Provinsi Lampung Perkuat Sinergi Daerah

lantera.online Februari 19, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung tandatangani Naskah Perjanjian hibah daerah (NPHD) tahun anggaran 2026 bersama instansi vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, rabu 18-02-2026 disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana serta perwakilan unsur TNI dan Polri

Hibah daerah ini merupakan dukungan nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat kapasitas instansi vertikal guna meningkatkan stabilitas wilayah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hibah daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendukung pembangunan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing

Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan dan akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa hibah daerah menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri termasuk mendukung program pembinaan teritorial, peningkatan kesiapan satuan serta berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemprov Lampung Siap Dukung Kelancaran Audit Interim BPK Tahun 2026

lantera.online Februari 15, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi rangkaian Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pembukaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, pada Rabu (11/2). Pemeriksaan interim ini dijadwalkan berlangsung selama 31 hari ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiaga dan bersikap kooperatif dalam menyajikan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Data yang disiapkan mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan kas hingga aset tetap.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui pemeriksaan interim ini dapat terus mempertahankan opini laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.