2026

Pemerintah Provinsi Lampung Melakukan Kegiatan Senam Bersama, Korve (gerakan bersih-bersih) dan Penanaman Pohon di Area Stadion Sumpah Pemuda PKOR

Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung bersama jajaran turut berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama, Korve (Gerakan Bersih-Bersih), serta penanaman bibit pohon yang digelar di Kompleks PKOR Way Halim, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan HUT Provinsi Lampung telah dimulai dan akan terus berlanjut hingga puncak peringatan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2026 mendatang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan Gerakan Korve dan aksi bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon, penebaran benih ikan, hingga lomba mancing yang berlangsung dengan antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyemarakkan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait Gerakan ASRI serta Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Korve dan kebersihan lingkungan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Bandar Lampung Lantik dan Rotasi 111 Pejabat

Bandar Lampung, lantera.online – Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Hi. Dedy Amarullah, melaksanakan pelantikan dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berlangsung di Aula Semergou, Jumat (13/2/2026).

Pelantikan tersebut diikuti oleh 111 pejabat yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala puskesmas, serta Direktur Utama Bank Waway.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Hi. Dedy Amarullah menyampaikan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa setiap pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap dapat bekerja secara maksimal dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Pimpin HLM TPID Jelang HBKN

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (13/2/2026).

Rapat ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi Kota Bandar Lampung pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,18 persen dengan harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Namun demikian, TPID tetap mewaspadai potensi kenaikan harga komoditas pangan strategis akibat peningkatan permintaan musiman.

Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi guna menjaga stabilitas harga.

Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait, BPS, BI, Bulog, dan Pertamina.

Wali Kota Bandar Lampung Terima Entry Meeting BPK RI

Bandar Lampung, lantera.online – WaliKota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka entry meeting pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (13/02/2026) di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyambut baik kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung penuh seluruh rangkaian proses pemeriksaan laporan keuangan yang akan dilaksanakan.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung siap bersinergi dan memberikan dukungan data serta informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan ini,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., menjelaskan bahwa entry meeting merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan audit. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung semakin transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direncanakan, tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan hingga akhir Maret 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala BAPPERIDA, Plt. Kepala BKAD, Plt. Kepala BAPENDA, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Serahkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Bandar Lampung – lantera.online

Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menyerahkan Bantuan Pengobatan, Bantuan Korban Bencana, serta Santunan Kematian kepada 24 warga Kota Bandar Lampung. Penyerahan bantuan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota.

Bantuan tersebut diberikan kepada 24 penerima, yaitu Suharni; Reza Haryanto (Oktaviana Wulandari/Istri); Abdul Rosyid Asadi (Mardi Saoutra, Orang Tua); Sulaiman; Alinawati; Ayu Amanda (Nurlaini, Ibu); Mulyati (Salma, Suami); Purnomo HS (Sumiyati, Istri); Muhammad Farid Al Fatih (Andriyanto/Febrina Fitri, Orang Tua); Muhammad Reza Liyani (M. Liyani/Carlia Subandi, Orang Tua); Benny Murdani (Sumarni, Istri); Nurma; Yuli Yanti (Daiman, Suami); Dedi Pariyadi; Salwa Nabila Tsurayya (Hari Andreas Ajahar/Titi Marlina, Orang Tua); Maya Rosanti; Sumarlin (Animah, Istri); Endy Ray/Sesma Resmita; Gema Fikri (lin Pramana, Orang Tua); Suhaibi (Eti Sumyati, Istri); Nur Aini (Aji/Imas Yuyun, Orang Tua); Muhammad Ibrahim Afrizal (Dedy Afrizal/Sri Fatma Wati, Orang Tua); Suarto (Susila Wati, Istri); dan Mas Noning (Sadeli, Suami). Pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan sosial dan meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah.

Wali Kota Hj. Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan dan perhatian.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban serta memberikan dukungan moral bagi keluarga penerima,” ujarnya.

Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Hadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026

Bandar Lampung – lantera.online

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah serta Tata Kelola Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus pembahasan meliputi penyelarasan rencana kerja perangkat daerah dengan program prioritas nasional dan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta langkah-langkah pencegahan korupsi pada sektor-sektor strategis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara KPK dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung didampingi oleh Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Perencanaan APBD, Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD, serta Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Gubernur Lampung Perkuat Akuntabilitas Keuangan dan Buka Peluang Kerja Global ke Jepang

Bandar Lampung, lantera.online – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi tata kelola keuangan dan efektivitas program pemerintah. Pemprov Lampung berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan target penyelesaian di atas 80 persen guna memastikan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan transparansi dan sistem pengendalian internal menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel.

​Di sisi lain, Pemprov Lampung terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui program peluang kerja sektor konstruksi ke Jepang sebagai langkah strategis membuka akses kerja global bagi generasi muda. Program ini bertujuan memberikan penghasilan layak sekaligus membentuk disiplin, etos kerja, dan penguasaan teknologi modern bagi tenaga kerja asal Lampung

Sekdaprov Lampung Resmi Buka Pemeriksaan Interim LKPD 2025 oleh BPK RI

Bandar Lampung – lantera.online

Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi rangkaian Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Hadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo beserta jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyampaiannya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan tahap awal audit untuk membangun komunikasi yang efektif antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan ini bertujuan memantau tindak lanjut hasil audit sebelumnya dan menilai efektivitas Sistem Pengendalian Interim (SPI) serta menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui uji pengendalian dan pengujian substantif terbatas.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan kesiapan seluruh OPD untuk mendukung penuh proses audit, Marindo meminta OPD termasuk BPKAD dan Biro Umum untuk responsif, kooperatif serta siaga selama masa pemeriksaan guna memastikan kualitas laporan keuangan daerah tetap terjaga dan opini audit dapat dipertahankan.

 

Gubernur Lampung Targetkan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK di Atas 80 Persen

Bandar Lampung, lantera.online – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan efektivitas program pemerintah. Beliau menekankan bahwa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bukanlah tujuan akhir, melainkan standar minimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

​Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan target penyelesaian di atas 80 persen. Upaya ini dibarengi dengan penguatan sistem pengendalian internal, transparansi, dan pengawasan ketat di seluruh jajaran instansi.

​Gubernur berharap perbaikan sistem ini memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. Dengan tata kelola yang lebih akuntabel, efektivitas penggunaan anggaran diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Gubernur Lampung Instruksikan Penguatan Stok Pangan Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

Bandar Lampung, lantera.online – Gubernur Lampung menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperketat pengawasan distribusi dan memastikan pasokan bahan pangan tetap aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Arahan ini disampaikan dalam High Level Meeting TPID bersama Forkopimda guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Fokus pengawasan diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur dengan mengoptimalkan hasil produksi lokal.

​Selain pangan, pemerintah juga menjamin ketersediaan stok BBM dan LPG serta kesiapan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman. Sinergi lintas sektor diperkuat melalui peran Satgas Pangan untuk mengantisipasi gangguan distribusi selama masa persiapan hari besar keagamaan tersebut. Langkah ini diambil agar fluktuasi harga dapat ditekan dan inflasi daerah tetap terkendali.

​Guna mendukung kenyamanan masyarakat, koordinasi juga difokuskan pada kelancaran transportasi dan logistik selama arus mudik. Gubernur menegaskan bahwa seluruh infrastruktur energi dan pangan harus siap melayani kebutuhan warga agar ibadah Ramadan dan perayaan Lebaran dapat berjalan dengan tenang dan nyaman.