Berita

Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Tunda Bayar APBD 2025 pada Februari

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembayaran tunda bayar APBD Tahun Anggaran 2025 mulai direalisasikan pada Februari 2026. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui proses review oleh Inspektorat.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa mekanisme tersebut diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan administrasi. “Pembayaran dilakukan bertahap setelah review Inspektorat untuk memastikan pekerjaan benar-benar selesai serta menghindari pencatatan ganda,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, nilai tunda bayar APBD 2025 diperkirakan sekitar Rp150 miliar, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pemprov Lampung juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, kami memastikan kinerja OPD tetap berjalan optimal serta pelayanan publik tetap terjaga,” tambahnya.

Pemprov Lampung Rolling puluhan pejabat.

Bandar Lampung, lantera.online

Mengacu pada surat nomor 400.14.1.1/206/VI.04/2026 tanggal 20-1-2026, puluhan pejabat dirolling melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Balai Keratun Lt III terdiri dari pejabat administrator-eselon III dan pejabat pengawas-eselon IV- dari 15 OPD

Sembilan pejabat Bapenda yang diroling dari posisinya mulai dari pejabat administrator hingga pengawas

Berikut nama pejabat yang diroling

1. Verawati Surya Lubis, SH.

2. Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos, MIP.

3. Dimas Aditya Herlambang, SH, MH.

4. Badaruddin, S.Sos, MM.

5. Azah Rawan Sangun, SPsi.

6. Donna Febiola Indriani, SH, MM.

7. Derry Martha Saputra, S.Sos, MH.

8. Yudistira Pebriansyah, SE, MM.

9. Maiva Febriana, SH, MM.

Pejabat OPD lain yang terkena roling adalah

A. Dinas Sosial:

1. Syaifullah Noer, SIP, MPA.

B. BPKAD:

1. Saprul Al Hadi, SSTP, MM.

2. Rofiq Nugroho, SSTP.

3. Dhani Kriss Bawono, SE.

C. Dinas ESDM:

1. Dian Ekawati, SE, MM.

2. Yusi Parida, SE, MM.

D. Dinas Kominfotik:

1. Eka Yuni Harti, SE, MM.

2. Syah Riza, S.Sos.

3. Lillawati, SE.

E. Balitbangda:

1. Tommy Efra Handarta, SSTP, MSi.

2. Dwi Irianingsih, ST.

Adapun OPD lain yang juga akan dimutasi adalah Dinas KPTPH, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Perhubungan, Disdikbud, Dispora, BPSDM, Sekretariat DPRD, dan Biro Organisasi.

Bapenda Provinsi Lampung Dorong Efisiensi Logistik melalui Penerapan STID di Pelabuhan Panjang

Bandar Lampung, lantera.online – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung terus mendukung peningkatan efisiensi layanan logistik melalui penerapan Single Truck Identification Data (STID) di Pelabuhan Panjang. Sistem ini menjadi kunci dalam mempercepat proses layanan sekaligus memastikan kelayakan teknis kendaraan angkutan secara terpusat dan terintegrasi.

Penerapan STID dinilai mampu meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan angkutan barang yang beroperasi di kawasan pelabuhan, sehingga aktivitas logistik dapat berjalan lebih efektif, aman, dan transparan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bapenda Lampung juga terus mendorong kesadaran para pemilik angkutan untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Upaya ini diperkuat dengan kehadiran layanan Samsat Kontainer di area Pelabuhan Panjang yang memberikan kemudahan akses dan pelayanan bagi para pelaku usaha.

Melalui inovasi layanan dan sinergi lintas sektor, Bapenda Lampung berkomitmen mendukung iklim usaha yang kondusif serta optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Inspektorat Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Tindak Lanjut Pengawasan 100 Persen

Bandar Lampung, lantera.online – Inspektorat Kota Bandar Lampung menerima penghargaan atas capaian penyelesaian 100 persen tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan oleh Inspektorat Provinsi Lampung.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Melalui capaian tersebut, Inspektorat Kota Bandar Lampung terus berupaya memperkuat peran pengawasan internal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencegahan potensi penyimpangan.

Ke depan, Inspektorat Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengawasan, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah agar senantiasa patuh terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berdaya saing.

Bapenda Lampung dan Jasa Raharja Perkuat Koordinasi Tingkatkan Layanan Samsat

Bandar Lampung, lantera.online – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung bersama Kantor Wilayah Jasa Raharja Lampung menggelar koordinasi terkait peningkatan pelayanan operasional Samsat di Provinsi Lampung.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, beserta jajaran membahas penguatan sinergi antarlembaga guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan Samsat.

Koordinasi ini diharapkan dapat mendorong pelayanan Samsat yang lebih cepat, efektif, dan profesional, sejalan dengan komitmen peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Peninjauan Langsung Proses Pembersihan Saluran Irigasi di Kecamatan Kedaton oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, meninjau secara langsung proses pembersihan saluran irigasi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Jumat (16/01/2026).

Kegiatan pembersihan saluran air tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Linmas, serta melibatkan masyarakat setempat.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memastikan fungsi saluran irigasi dan drainase berjalan optimal, terutama di tengah intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

Melalui kegiatan pembersihan ini, diharapkan aliran air dapat kembali lancar sehingga mampu mengantisipasi terjadinya genangan air dan banjir di wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Kedaton.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air guna mendukung upaya pencegahan banjir secara berkelanjutan.

Pemkot Bandar Lampung Raih Penghargaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional,

Penghargaan ini diberikan atas peran aktif Pemkot Bandar Lampung dalam mendorong kelurahan berprestasi serta pembinaan administrasi dan pelayanan publik ditingkat kelurahan.

Penghargaan diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat peringatan Hari Desa Nasional (HDN) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali, Rabu 15 Januari 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas capaian daerah serta komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memajukan wilayah administratif paling bawah dengan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah buah dari kebersamaan dan komitmen dalam membangun tata kelola Kelurahan yang baik, transparan dan melayani masyarakat,” ujar Eva Dwiana.

Walikota Bandar Lampung, yang sering disapa Bunda Eva menambahkan, capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat ke depan.

“Terimakasih atas aperesiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan ini menjadi motivasi Pemkot untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Eva Dwiana.

Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi dengan PT Sucofindo untuk Tingkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Layanan Publik

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kolaborasi strategis bersama PT Sucofindo dalam upaya meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui standardisasi produk unggulan daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong para petani Lampung untuk “naik kelas” sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian di pasar yang lebih luas.

Selain sektor pertanian, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integritas dan kualitas layanan publik, mulai dari RSUD Abdul Moeloek hingga laboratorium lingkungan. Melalui penerapan standar yang profesional, presisi, dan terukur, layanan publik diharapkan semakin terpercaya dan berorientasi pada mutu.

Dengan mengintegrasikan potensi besar Bumi Ruwa Jurai dan keahlian teknis PT Sucofindo dalam bidang inspeksi serta sertifikasi, Provinsi Lampung terus membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, modern, dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Gubernur Lampung Terapkan Hari Kamis Beradat ASN Wajib Gunakan Bahasa Daerah dan Pakaian Khas Lampung

Bandar Lampung, lantera.online – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Hari Kamis Beradat. Kebijakan ini mewajibkan penggunaan bahasa daerah dan pemakaian batik khas Lampung setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan serta lembaga pendidikan.

Ingub yang ditandatangani pada 30 Desember 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi dalam melestarikan kebudayaan lokal. Kebijakan ini dinyatakan sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta Tiga Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk memperkuat identitas adat sebagai bagian dari khasanah budaya Nusantara.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung, hingga Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal. Selain itu, instruksi ini juga menyasar sektor akademis, yakni para Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di seluruh Provinsi Lampung.

Dalam diktum kesatu instruksi tersebut, Gubernur meminta implementasi nyata program “Hari Kamis Beradat”. Setiap hari Kamis, bahasa Lampung wajib digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam pelayanan publik, interaksi antarpegawai, rapat dinas, hingga sambutan resmi saat jam kerja.

Tidak hanya di kantor pemerintahan, penggunaan bahasa Lampung juga didorong masuk ke ruang-ruang kelas. Lingkungan lembaga pendidikan diminta menggunakan bahasa daerah dalam interaksi proses belajar mengajar guna menanamkan nilai budaya sejak dini.

Selain aspek bahasa, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga mengatur ketentuan berpakaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada diktum kedua, disebutkan bahwa seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan mengenakan baju batik khas Lampung pada hari Kamis.

Gubernur menegaskan agar instruksi ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait. Instruksi Gubernur ini dinyatakan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Bapenda Lampung Perkuat Sinergi dengan Dunia Usaha Dorong Pembangunan Daerah

Bandar Lampung, lantera.online – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha sebagai langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan bersama jajaran direksi PT Prabutitirta Jaya Lestari (PT PJL).

Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Provinsi Lampung menekankan bahwa pajak tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan instrumen kolaborasi dan investasi kolektif bagi pembangunan daerah. Kontribusi dunia usaha melalui pajak diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Fokus diskusi diarahkan pada penguatan komitmen perusahaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai pilar kontribusi sektor usaha. Melalui koordinasi intensif bersama UPTD I Bandar Lampung, Bapenda berharap kesepakatan yang telah terjalin dapat segera direalisasikan guna menciptakan iklim usaha yang kredibel dan akuntabel.

Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan demi masa depan Lampung yang lebih maju.