Berita

Safari Ramadhan di Masjid Al-Ikhlas.

Bandar Lampung, lantera.online – Dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadhan, Walikota Bandar lampung Hj. Eva Dwiana memimpin kunjungan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kota Bandar lampung Tahun 2026 di Masjid Al-Ikhlas Jl. Pelita, Kel. Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Jumat (27/02/2026).

Dalam sambutan Walikota Bandar lampung, menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan anugerah dan rahmat bagi umat beriman. Bulan penuh berkah ini menghadirkan berbagai keutamaan, mulai dari pahala yang dilipatgandakan, ampunan dosa, hingga doa-doa yang diijabah.

Ramadhan menjadi momentum berharga untuk menempa diri menuju pribadi yang lebih bertaqwa melalui peningkatan ibadah, kesabaran, dan pengendalian diri.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana membentuk kejujuran, kedisiplinan, serta memperbaiki akhlak.

“Atas nama Pemerintah Kota Bandar lampung, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu. Semoga Allah SWT membalas segala amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda,” ujar Walikota.

Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh agama, alim ulama, pengurus Masjid Al Ikhlas, serta seluruh jamaah Masjid yang telah menyambut hangat kehadiran Tim Safari Ramadhan.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Kota juga akan membantu pembangunan Masjid al ikhlas sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan di tengah masyarakat.

Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah, sejumlah kepala OPD Pemerintah Kota Bandar lampung, Camat Labuhan ratu beserta jajaran.

Wali Kota Bandar Lampung Terima Audiensi Dirbinmas Polda Lampung

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima audiensi Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Lampung di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (27/02/2026).

Audiensi tersebut membahas upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung serta penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Polda Lampung dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap sinergi yang terjalin dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Serahkan Bantuan Pengobatan, Korban Bencana, dan Santunan Kematian

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyerahkan secara langsung bantuan pengobatan, bantuan bagi korban bencana, serta santunan kematian kepada 15 warga Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (27/02/2026).

Bantuan pengobatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima, khususnya bagi warga yang tengah menjalani pengobatan maupun terdampak bencana. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang dialami warga dan berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi sekaligus memberikan dukungan moril.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan fasilitas ibadah umrah kepada salah satu keluarga penerima bantuan. Wali Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat untuk mendoakan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat terus menjalankan tugas dan pelayanan dengan baik, terutama di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Wali Kota Bandar Lampung Terima Kunjungan Wali Kota Cirebon

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima kunjungan kerja Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung, Kamis (26/02/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta membangun sinergi dan kerja sama antarpemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar pandangan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
Turut mendampingi Wali Kota Bandar Lampung dalam pertemuan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, Kepala BKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Wali Kota Bandar Lampung Terima Audiensi Lapas Kelas I

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima audiensi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, beserta jajaran, Kamis (26/02/2026), di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung. Audiensi tersebut membahas program pelatihan kemandirian bagi warga binaan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung menyampaikan tujuan audiensi sekaligus menjalin silaturahmi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia juga mengapresiasi dukungan Wali Kota Bandar Lampung terhadap berbagai program sosial dan pembinaan kemasyarakatan.

Ike Rahmawati menjelaskan bahwa warga binaan aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian. Diharapkan, Wali Kota Bandar Lampung dapat berkenan hadir secara langsung untuk memberikan motivasi guna meningkatkan kepercayaan diri warga binaan dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung pembinaan warga binaan, termasuk pengembangan UMKM melalui program pembiayaan bunga 0 persen. Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rembuk Otonomi Daerah Bersama Kemendagri

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Command Center Dinas Kominfo, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah dengan fokus pembahasan evaluasi layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada pemerintah daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor serta efektivitas penerapan Standar Pelayanan Minimal agar pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat berjalan optimal.

Safari Ramadhan Pemkot Bandar Lampung Pererat Silaturahmi Pemerintah dan Masyarakat

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Jami Al-Muballigh, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di bulan suci Ramadhan.

Acara tersebut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama Wakil Wali Kota H. Deddy Amarullah, jajaran Forkopimda Kota Bandar Lampung, serta pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hadir pula Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Safari Ramadhan Provinsi Lampung, khususnya kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta jajaran. Ia berharap kegiatan Safari Ramadhan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana silaturahmi sekaligus media untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lampung juga menyerahkan bantuan berupa dana hibah untuk masjid, santunan anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat sebagai bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial Pemerintah Provinsi Lampung selama bulan Ramadhan.

Kadis PUTR Kota Metro, DIDUGA KKN, DPP LSM KAMPUD Minta BPK Audit Ratusan Proyek 2025

Kota Metro,lantera.online – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi mengirim permohonan audit menyeluruh atas semua proyek tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tatas Ruang (PUTR) Kota Metro kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung karena diduga kuat proyek-proyek tahun 2025 telah diatur dan dikondisikan oleh Kepala Dinas PUTR Kota Metro melalui satuan kerja terkait dan pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ)

Dalam keterangan persnya pada Rabu 25-2-2026, Seno Aji, S. Sos, S.H, M.H selaku Ketua Umum DPP LSM KAMPUD didampingi Agung Triyono, Amd Sekretaris Umum dan Juned bidang hukum, HAM dan Aksi Massa menyampaikan bahwa BPK RI memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan audit baik audit dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu

“KAMI telah secara resmi mengirimkan surat permohonan audit secara menyeluruh terhadap terlaksananya 230 paket proyek pada Dinas PUTR Kota Metro tahun anggaran 2025, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

Harapan kami BPK RI dapat menindaklanjutinya dengan mengaudit semua proyek yang telah terlaksana di tahun 2025 bukan hanya audit uji petik sejumlah proyek

Modus operandi atas dugaan pengkondisian dan pengaturan pembagian paket proyek tahun 2025 kepada para kontraktor pelaksana sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas PUTR Kota Metro Sdr. HS selaku sekretaris Dinas yang berhasil diinvestigasi membuka skema modus pengaturan proyek-proyek Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025 oleh Plt. Kepala Dinas Sdri Adh dibantu oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang merupakan Kepala Bidang urusan jalan, Sdr. DD, Kepala Bidang urusan pengairan Sdr. CR, dan kepala bidang urusan gedung Sdri DW

Sdr. HS juga mengatakan jika pengaturan pembagian proyek-proyek tersebut sudah menjadi tradisi di Dinas PUTR Kota Metro dari tahun sebelumnya dan akan terlaksana juga di tahun 2026 ini”, ungkap Seno Aji merinci pernyataan Sekretaris Dinas PUTR Kota Metro yang berhasil diinvestigasi oleh tim DPP LSM KAMPUD

Selain dugaan pengaturan dan pengkondisian pembagian ratusan paket proyek Dinas PUTR Kota Metro oleh Plt. Kepala Dinas bersama para Kepala Bidang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dugaan juga tertuju pada pengkondisian seluruh proyek di Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025 tentunya disinyalir kuat karena adanya janji dan/atau komitmen tertentu yang mengarah kepada upeti/fee/uang setoran proyek,lanjut Seno

Sekertaris umum DPP LSM KAMPUD, Agung Triyono. Amd mengatakan bahwa proses penunjukan oleh pejabat pengadaan barang/jasa Kota Metro terhadap perusahaan pelaksana dimana 1 perusahaan bisa mendapatkan 5-7 paket proyek di Dinas PUTR Kota Metro untuk tahun anggaran 2025

“Kita tinjau dari riwayat proses penunjukan oleh PBJ Kota Metro pads situs spse.inaproc Kota Metro nampak 1 perusahaan kontraktor bisa ditunjuk untuk mengerjakan 5 sampai dengan 7 paket proyek di tahun yang sama pada Dinas PUTR, tentunya ini sinyal kuat adanya kongkalikong antara Dinas PUTR melalui PBJ dengan kontraktor pelaksana sehingga proses penunjukan hanya sekedar formalitas belaka diduga untuk memenuhi syarat administrasi, jelas, Agung.(Fj)

Anggaran administrasi Bagian Umum Lampung timur diduga, “Boros” Notabene Uang Rakyat

Lampung Timur, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama pada bagian umum sekretariat pemerintahan menuai beragam spekulasi publik terkait dugaan markup anggaran tahun 2025.

Salah satunya datang dari aktifis penggiat anti korupsi, Chandra S.sos kepada redaksi lantera.online, publik ketahui bahwasannya pada kasus sebelumnya yang juga menarik perhatian mengenai pengembalian anggaran uang makan minum Rp.1,6 miliar yang dilakukan oleh Pemda Lampung Timur, ini preseden buruk bagi pemerintahan yang mana seharusnya menegak kan prinsif Good governance, guna terciptanya pemerintahan yang bersih dari dugaan tindak KKN jelas, Chandra.

Kedepan kami akan terus mengawal terkait dugaan penyimpangan tersebut, kami akan meminta BPK RI,Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung untuk dapat menindak lanjutnya tampa tebang pilih, tegas chandra.

Bagian umum pemkab Lampung Timur juga membelanjakan anggaran ratusan juta rupiah untuk pembelian elektronik dan renovasi bangunan yang diduga tanpa mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku, tutup Chandra, S.sos

Hafis Kabag umum Pemda Lampung Timur dihubungi melalui pesan WhatsApp menjawab, Waalaikum salam.(Fj)

Pemprov Lampung Tuntaskan Tunda Bayar Rp200 Miliar Lebih Cepat dari Tahun Sebelumnya

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh kewajiban tunda bayar Tahun Anggaran 2025 telah diselesaikan secara tuntas. Kepastian tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, yang menegaskan bahwa seluruh pembayaran telah disalurkan sebelum memasuki bulan Maret 2026.

Nurul Fajri menjelaskan, seluruh kewajiban pembayaran kepada satuan kerja (satker) maupun pihak ketiga telah rampung dan tidak ada lagi tunggakan yang tersisa. Hal ini menjadi capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, seluruh tunda bayar sudah diselesaikan dan disalurkan. Jadi tidak sampai bulan Maret,” ujar Nurul Fajri, Rabu (18/2/2026).

Total nilai tunda bayar pada Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp200 miliar. Angka tersebut dinilai jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang hampir menyentuh Rp600 miliar dan baru dapat diselesaikan pada bulan Mei. Penurunan nilai sekaligus percepatan penyelesaian ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam manajemen fiskal daerah.

Percepatan penyelesaian tunda bayar tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga. Seluruh proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan dipastikan tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD tahun berjalan.

Dengan tuntasnya kewajiban pembayaran lebih awal, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga secara tepat waktu diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Lampung.