Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
lantera.online
News
Kolaborasi Strategis Pemkab Lampung Selatan dan Danantara, Transformasi Beranda Sumatra Jadi Destinasi Nasional
Diskominfo Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.
Langkah ini diambil menyusul tingginya angka kunjungan wisata yang belum berbanding lurus dengan dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan ke Lampung Selatan tercatat mencapai 1.647.716 orang. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih berada di kisaran 1,27 persen. Salah satu faktor utama rendahnya dampak ekonomi adalah rata-rata lama tinggal (length of stay) wisatawan yang hanya sekitar tiga jam.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan hal tersebut dalam rapat lanjutan pembahasan pengembangan wilayah bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Hadir pula perwakilan Kemenko Bidang Pangan Irna Narulita dan sejumlah pimpinan BUMN sektor pariwisata, termasuk Direktur Utama dan Komisaris Utama InJourney serta Direktur Utama ITDC.
Bupati Egi menyebut Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi besar yang belum dikelola secara optimal. Dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra dan kedekatannya dengan Jakarta, daerah ini dinilai memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
“Lampung Selatan ini seperti hidden paradise. Alamnya indah, posisinya strategis, dan punya ikon dunia seperti Gunung Anak Krakatau. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola dan mengintegrasikan potensi itu agar memberi nilai tambah ekonomi,” ujar Egi.
Menurutnya, kolaborasi dengan Danantara dan BUMN sektor pariwisata menjadi langkah konkret untuk mempercepat pengembangan kawasan wisata berbasis integrasi.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan investasi, transfer pengetahuan, serta perencanaan terpadu agar potensi yang ada dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
Pengembangan kawasan terintegrasi dinilai penting guna meningkatkan daya tarik dan memperpanjang lama tinggal wisatawan.
Dony Oskaria menilai Lampung Selatan memiliki sejumlah destinasi potensial yang sebagian berada dalam ruang lingkup aset BUMN. Ia menekankan pentingnya percepatan pengembangan kawasan wisata terintegrasi untuk meningkatkan daya saing daerah.
“Lampung Selatan dekat sekali dengan Jakarta, apalagi sekarang akses tol sudah memadai. Potensinya luar biasa dan harus dioptimalkan,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga mendorong peningkatan belanja wisatawan, memperpanjang length of stay, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat setempat.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan sejumlah langkah pendukung, antara lain penyusunan blueprint pengembangan wilayah berbasis potensi pariwisata, penguatan city branding “South Lampung Spirit of Krakatoa”, digitalisasi pelayanan publik melalui HALLO LAMSEL dan Mal Pelayanan Publik.
Kemudian, pengembangan aplikasi virtual tour, kemudahan perizinan, pelibatan masyarakat lokal, serta kolaborasi pentahelix.
Dengan konektivitas yang terus membaik dan posisi strategis sebagai Beranda Sumatra, Lampung Selatan diproyeksikan bertransformasi dari daerah transit menjadi destinasi wisata berbasis kawasan terintegrasi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (MF)
Pemerintah Provinsi Lampung Melakukan Kegiatan Senam Bersama, Korve (gerakan bersih-bersih) dan Penanaman Pohon di Area Stadion Sumpah Pemuda PKOR
Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung bersama jajaran turut berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama, Korve (Gerakan Bersih-Bersih), serta penanaman bibit pohon yang digelar di Kompleks PKOR Way Halim, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan HUT Provinsi Lampung telah dimulai dan akan terus berlanjut hingga puncak peringatan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2026 mendatang.
Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan Gerakan Korve dan aksi bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon, penebaran benih ikan, hingga lomba mancing yang berlangsung dengan antusias.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyemarakkan HUT ke-62 Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait Gerakan ASRI serta Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Korve dan kebersihan lingkungan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Hadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026
Bandar Lampung – lantera.online
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah serta Tata Kelola Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus pembahasan meliputi penyelarasan rencana kerja perangkat daerah dengan program prioritas nasional dan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta langkah-langkah pencegahan korupsi pada sektor-sektor strategis.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara KPK dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung didampingi oleh Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Perencanaan APBD, Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD, serta Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.