News

Pemerintah Provinsi Lampung Melakukan Kegiatan Senam Bersama, Korve (gerakan bersih-bersih) dan Penanaman Pohon di Area Stadion Sumpah Pemuda PKOR

lantera.online Februari 14, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung bersama jajaran turut berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama, Korve (Gerakan Bersih-Bersih), serta penanaman bibit pohon yang digelar di Kompleks PKOR Way Halim, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan HUT Provinsi Lampung telah dimulai dan akan terus berlanjut hingga puncak peringatan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2026 mendatang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan Gerakan Korve dan aksi bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon, penebaran benih ikan, hingga lomba mancing yang berlangsung dengan antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyemarakkan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait Gerakan ASRI serta Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Korve dan kebersihan lingkungan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Hadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026

lantera.online Februari 13, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung – lantera.online

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah serta Tata Kelola Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus pembahasan meliputi penyelarasan rencana kerja perangkat daerah dengan program prioritas nasional dan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta langkah-langkah pencegahan korupsi pada sektor-sektor strategis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara KPK dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung didampingi oleh Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Perencanaan APBD, Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD, serta Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Sekdaprov Lampung Resmi Buka Pemeriksaan Interim LKPD 2025 oleh BPK RI

lantera.online Februari 11, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung – lantera.online

Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi rangkaian Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Hadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo beserta jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyampaiannya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan tahap awal audit untuk membangun komunikasi yang efektif antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan ini bertujuan memantau tindak lanjut hasil audit sebelumnya dan menilai efektivitas Sistem Pengendalian Interim (SPI) serta menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui uji pengendalian dan pengujian substantif terbatas.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan kesiapan seluruh OPD untuk mendukung penuh proses audit, Marindo meminta OPD termasuk BPKAD dan Biro Umum untuk responsif, kooperatif serta siaga selama masa pemeriksaan guna memastikan kualitas laporan keuangan daerah tetap terjaga dan opini audit dapat dipertahankan.

UPTD Samsat Kalianda Hadiri Musrenbang Kecamatan Candipuro Lampung Selatan

lantera.online Februari 10, 2026 Tidak ada komentar

Lampung Selatan, lantera.online – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kalianda Wilayah II Lampung Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan Musrenbang yang berlangsung di Kecamatan Candipuro tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan beserta jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, perangkat kecamatan, kepala desa, serta perwakilan instansi terkait, termasuk UPTD Samsat Kalianda.

Kehadiran UPTD Samsat Kalianda merupakan bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pelayanan publik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam forum Musrenbang tersebut, berbagai usulan dan aspirasi masyarakat dibahas sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah ke depan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui keikutsertaan dalam Musrenbang Kecamatan Candipuro, UPTD Samsat Kalianda berharap dapat terus mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.