Lamsel – lantera.online – DPRD Lampung Selatan tampaknya belum merespons serius terkait rencana 8 desa di wilayah Kecamatan Jati Agung digabungkan ke wilayah administratif Bandar Lampung.
Bahkan sampai saat ini belum ada rencana DPRD Lampung Selatan membentuk panitia khusus ( Pansus) soal pengurangan luas wilayah di kabupaten yang menjadi pintu gerban Sumatra ini.
Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Selatan Achmad Herry dan Wakil Ketua DPRD setempat Benny Raharjo.
Keduanya kompak menyebut belum ada wacana pembentukan Pansus terkait rencana 8 desa yang akan ditarik ke Bandar Lampung.
Sekwan Lampung Selatan Achmad Herry menyatakan belum menerima apapun terkait pembetukan pansus 8 desa yang akan ditarik ke Bandar Lampung.
“Sementara ini belum ada masuk secara resmi,” ujarnya, melalui pesan singkat, WhatsApp.
Tak cuma Sekwan, Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan Benny Raharjo juga mengatakan hal yang sama.
DPRD Lampung Selatan belum membentuk pansus terkait wacana 8 desa yang akan ditarik ke Bandar Lampung. “Belum ada wacana terkait hal tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp, Senin.
Sebelumnya diberitakan, 8 Desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan akan ditarik ke Bandar Lampung.
Hal itu dikatakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Lampung, Binarti Bintang, saat diwawancarai, di Kantor Pemprov Lampung.
Saat itu, Ia mengatakan seluruh desa telah sepakat mendukung penyesuaian batas wilayah tersebut.
“Alhamdulillah, untuk penyesuaian daerah, delapan desa di Kecamatan Jati Agung sudah menyatakan setuju untuk bergabung ke Kota Bandar Lampung,” ujar Binarti.
Adapun delapan desa yang akan beralih status administratif ke Kota Bandar Lampung yakn:
Desa Purwotai, Desa Margorejo, Desa Sinar Rejeki, Desa Margo Mulyo, Desa Margodadi, Desa Gedung Agung, Desa Gedung Harapan, Desa Banjar Agung