lantera.online – Ratusan petani dari berbagai daerah di Provinsi Lampung memadati Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/9/2025).
Aksi besar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, dengan satu seruan utama: reforma agraria yang adil dan keberpihakan nyata bagi petani.
Di bawah komando Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), massa bergerak sambil membentangkan spanduk, poster, dan teriakan lantang.
Mereka menuntut penyelesaian konflik agraria yang tak kunjung usai, pemberantasan mafia tanah dan pangan, hingga perbaikan tata niaga pertanian yang selama ini dinilai merugikan petani kecil.
“Jika rakyat sudah disakiti, mungkin kalian tak akan lagi ada di sini (DPRD). Jangan pernah mengkhianati hati rakyat. Tanah kami dianggap hutan register, tapi saat pemilu kami tetap diminta suara,” pekik seorang orator dari atas mobil komando, disambut riuh tepuk tangan para petani.
Dalam aksinya, petani juga menyoroti harga panen yang kerap anjlok, masuknya impor pangan yang mereduksi kedaulatan, sulitnya akses permodalan, serta kebijakan subsidi pupuk dan alat pertanian yang belum tepat sasaran.
Mereka menuntut adanya jaminan lahan garapan, pengawasan program pertanian yang lebih ketat, hingga distribusi tanah eks-HGU perusahaan yang sudah habis masa berlaku untuk kesejahteraan rakyat.
Setelah berorasi, perwakilan petani akhirnya diperkenankan masuk ke Kantor Gubernur Lampung.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menerima langsung aspirasi mereka bersama sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemprov.Dalam pertemuan itu, Wagub Jihan menyatakan pemerintah provinsi segera membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria.
Tim ini nantinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), para pemangku kepentingan, hingga unsur masyarakat.“Sesuai arahan Gubernur Mirza, kami akan segera membentuk tim fasilitasi.
Kami yakin bisa mengawal harapan masyarakat, dan tentu akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar penyelesaiannya lebih menyeluruh,” ujar Jihan di hadapan peserta audiensi.
Petani Akan Terus Kawal, Koordinator PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menyambut positif sikap pemerintah.
Namun, ia menegaskan gerakan petani tidak akan berhenti hanya pada janji.“Kami senang dengan respon Pemprov, tapi kami juga meminta Ibu Wagub menemui massa yang masih menunggu di luar,” ucap Joko.
Audiensi tersebut turut menghadirkan perwakilan masyarakat korban konflik agraria, mulai dari warga Tulangbawang yang bersengketa dengan PT Benhil, masyarakat Bandar Lampung yang berhadapan dengan PT KAI, hingga kelompok petani lain yang tengah menghadapi mafia tanah.
Hadir pula Sekda Lampung Marindo Kurniawan, serta beberapa anggota DPRD Lampung seperti Wahrul Fauzi Silalahi, Munir Abdul Haris, dan M Reza Berawi. (L.O)