lantera.online – Asisten Deputi Kemenpan RB Agus Uji Hantara mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, terutama dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehingga program pembangunan yang dilakukan dapat terukur, efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome oriented).
Hal itu disampaikan Agus Uji Hantara dalam acara Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (14/10/2025).
Menurut Agus, tren nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung terus menunjukkan peningkatan, meski belum signifikan. Agus juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan implementasi SAKIP.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan sistem manajemen kinerja yang utuh, penataan strategi program yang berorientasi hasil dan inovatif, peningkatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan tematik, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Al) untuk mendukung kebijakan berbasis data.
Agus mengingatkan bahwa peningkatan indeks kinerja daerah harus sejalan dengan capaian nasional, sehingga kemajuan di tingkat provinsi dapat berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas nasional secara menyeluruh.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan bahwa perubahan zaman dan kemajuan teknologi menuntut birokrasi untuk semakin adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi birokrasi tidak hanya terkait sistem dan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir.
“Transformasi birokrasi bukan hanya soal sistem atau aturan, tetapi juga soal mindset. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai pengatur, melainkan sebagai pelayan publik yang responsif dan solutif,” ujar Jihan.