lantera.online

11 Bulan Tak Digaji, Buruh PT San Xiong Steel Akhirnya Dapat Kepastian Usai Bupati Egi Turun Tangan

lantera.online April 11, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Harapan baru muncul bagi ratusan buruh PT San Xiong Steel Indonesia yang selama 11 bulan tidak menerima gaji. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengambil langkah konkret dengan memimpin langsung mediasi dan menghadirkan solusi bagi pemenuhan hak-hak pekerja.

Pertemuan antara buruh dan pemerintah daerah digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (10/4/2026), setelah sebelumnya ratusan pekerja menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran gaji, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dipenuhi perusahaan.

Dalam forum tersebut, Bupati Egi mempertemukan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan karyawan, manajemen perusahaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga instansi teknis, sebagai bagian dari upaya percepatan penyelesaian masalah.

Perwakilan buruh PT San Xiong Steel Indonesia, Iwan Tulus, mengungkapkan kondisi berat yang dialami para pekerja. Selama hampir satu tahun, mereka tidak menerima penghasilan, termasuk THR saat Lebaran.

“Yang utama bagi kami adalah BPJS dan THR, pak. Hidup kami terus berjalan, kami butuh kejelasan agar bisa bekerja lagi dan mendapatkan hak kami,” ujar Iwan.

Selain persoalan upah, kendala lain yang dihadapi pekerja adalah layanan BPJS Kesehatan yang tidak dapat digunakan, terutama saat rujukan ke luar daerah. Status kepesertaan yang masih terikat dengan perusahaan juga menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan baru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Selatan, R. Rully Maulana, menyampaikan solusi konkret terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurutnya, pekerja tetap dapat mencairkan JHT dengan melengkapi dokumen pendukung seperti slip gaji atau surat pernyataan.

“Solusinya bisa menggunakan slip gaji untuk proses pencairan. Kami siap membantu dan menjembatani agar hak pekerja tetap bisa terpenuhi,” jelas Rully

Bupati Egi pun langsung menginstruksikan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk aktif mendampingi proses administrasi para buruh.

“Nanti dibantu BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker. Data-data yang diperlukan segera dikomunikasikan. Alhamdulillah hari ini sudah ada solusi,” ujar Egi.

Kepastian pencairan JHT ini menjadi titik terang bagi para pekerja untuk melanjutkan kehidupan sekaligus membuka peluang kembali bekerja di tempat lain.

Selain solusi jangka pendek, Bupati Egi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak normatif pekerja.

Pemkab Lampung Selatan, kata Egi, akan segera melayangkan surat teguran kepada PT San Xiong Steel Indonesia agar memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan THR yang tertunggak.

“Kami hadirkan semua pihak hari ini untuk memberikan solusi. Pemerintah daerah juga akan memberikan teguran kepada perusahaan agar segera menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.

Untuk persoalan BPJS Kesehatan, Egi menjelaskan bahwa kepesertaan dapat dialihkan, dengan syarat status hubungan kerja karyawan telah dinyatakan jelas.

Dalam langkah cepat lainnya, Egi juga melakukan koordinasi lintas daerah dengan melakukan video call bersama Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, guna membantu akses layanan BPJS Kesehatan bagi pekerja yang berdomisili di Bandar Lampung.

Langkah ini menegaskan pendekatan kolaboratif yang diambil pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan sosial bagi para buruh tetap berjalan.

Lampung Siapkan Listrik dari 1.000 Ton Sampah per Hari, Lampung Selatan Jadi Kunci Proyek PSEL Regional

lantera.online April 11, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berkapasitas 1.000 ton per hari yang akan dipusatkan di kawasan Kotabaru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Langkah strategis ini kembali mengemuka dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah dan pengembangan PSEL yang dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rosa Vivien Ratnawati, serta seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur, Jumat (10/4/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks, sekaligus menyatukan komitmen menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bernilai energi.

Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang dilibatkan secara intensif dalam proyek ini, mengingat lahan seluas sekitar 20 hektare di kawasan Jati Agung telah disiapkan sebagai pusat PSEL regional yang strategis.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan bahwa daerahnya menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan teknologi dan kesiapan masyarakat.

“Lampung Selatan saat ini memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Natar dan Kalianda. Tantangan kami bukan hanya pada teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah modern,” ujarnya.

Menurut Egi, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Karena itu, pemerintah daerah mulai memperkuat regulasi sebagai fondasi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Lampung Selatan telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan yang mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana membangun kesadaran kolektif. Kami mendorong program berbasis desa agar masyarakat terbiasa hidup bersih,” lanjutnya.

Selain itu, Egi juga menyoroti tantangan dalam menjamin suplai sampah sebagai bahan baku utama PSEL. Dengan cakupan wilayah yang luas, terdiri dari 256 desa dan 4 kelurahan, distribusi dan pengumpulan sampah menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sistem yang terintegrasi.

“Kami juga harus memperhitungkan kebutuhan operasional seperti listrik dan air yang cukup besar dalam pengelolaan fasilitas ini,” jelasnya.

Meski demikian, ia tetap optimistis proyek PSEL dapat berjalan optimal dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Ia menilai, pengembangan PSEL menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi alternatif bagi daerah.

“Saya sangat mendukung penuh program ini karena menjadi langkah maju dalam pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KLH. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh daerah dapat memperkuat kolaborasi serta menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah, sehingga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Zita Anjani Ajak Finalis Muli Mekhanai Bersih Pantai Semukuk

lantera.online April 11, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Langit Pantai Semukuk pagi itu tampak cerah, menyapu garis horizon yang bertemu dengan birunya laut di Desa Pauh Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda.

Di antara deru ombak yang tenang, langkah-langkah para finalis Muli Mekhanai Lampung Selatan Tahun 2026 menyusuri pasir putih, memungut satu per satu sampah yang tersisa.

Di tengah aktivitas itu, sosok Zita Anjani berdiri, tak sekadar memimpin aksi bersih pantai, tetapi menanamkan sebuah visi tentang masa depan.

Bagi Zita, menjaga lingkungan bukan hanya gerakan sesaat, melainkan tanggung jawab yang harus dibawa oleh generasi muda, terutama mereka yang kelak menjadi wajah daerah.

Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata itu memimpin langsung kegiatan bersih-bersih pantai bersama Dharma Wanita Persatuan dan para finalis Muli Mekhanai, di Pantai Semukuk, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan Reni Apriyani Anwar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ratna Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam keterangannya, Zita menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata.

“Saya baru pertama kali ke Pantai Semukuk. Hari ini kita bersih-bersih pantai sesuai arahan Bapak Presiden agar Indonesia semakin bersih dari sampah. Ke depan, pengelolaan sampah akan diperkuat hingga ke tingkat kecamatan,” ujar Zita.

Ia menekankan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi wisata pantai yang besar, sehingga kebersihan menjadi faktor kunci dalam menjaga daya tarik tersebut.

“Lampung Selatan punya banyak pantai yang indah. Karena itu kebersihannya harus kita jaga bersama. Dimulai dari tempat-tempat wisata yang menjadi kebanggaan daerah,” lanjutnya.

Lebih jauh, Zita secara khusus menitipkan pesan kepada para finalis Muli Mekhanai agar menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari identitas mereka sebagai duta daerah.

“Kalau nanti mendapat amanah mewakili Lampung Selatan, salah satu visi yang harus dibawa adalah menjaga lingkungan. Mulai dari kebersihan pantai, laut, hingga lingkungan sekitar,” pesannya.

Pantai Semukuk sendiri dipilih sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Zita menyebut, kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang besar namun belum banyak dikenal publik.

Dengan hamparan pasir putih dan pepohonan yang masih alami, pantai ini dinilai layak menjadi destinasi unggulan baru atau hidden gem Lampung Selatan.

“Kita sudah pernah melakukan kegiatan di beberapa pantai seperti Setigi Heni, Minang Rua, dan Rio by The Beach. Tapi di Semukuk ini saya baru pertama kali datang dan ternyata pantainya sangat bagus. Ini bisa menjadi hidden gem yang dimiliki Lampung Selatan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus memperkuat citra Lampung Selatan sebagai daerah wisata yang bersih, indah, dan berkelanjutan.

Korban Calo Kapal Ikan Merauke, Aji Pulang dalam Luka, Bupati Egi: Jangan Mudah Percaya Janji Kerja

lantera.online April 9, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Setelah berbulan-bulan terjebak dalam jerat sindikat calo tenaga kerja kapal ikan di Merauke, Papua Selatan, Ahmad Abi Ar-Razi, yang akrab disapa Aji, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan.

Kepulangannya bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi kisah penuh luka, harapan, dan peringatan bagi banyak orang.

Aji tiba di Bandara Radin Inten II, Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB, setelah menempuh perjalanan panjang dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kedatangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menanti, bersama jajaran Dinas Sosial Lampung Selatan yang turut mendampingi proses kepulangannya.

Suasana emosional kembali terasa pada Kamis (9/4/2026), saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengunjungi kediaman orang tua Aji di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi Aji yang kini tengah menjalani pemulihan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Aji mengalami sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk berdahak hijau, anemia, hingga keluhan pada kaki yang membuatnya kesulitan berjalan normal. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan pun berencana menerjunkan tim medis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Bupati Egi menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Aji. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas.

“Kita turut prihatin atas musibah ini. Saya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang belum jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Egi juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah kondisi yang masih lemah, Aji mendapat dorongan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Ia diketahui sempat bersekolah hingga kelas satu SMA sebelum memutuskan bekerja.

“Saya sarankan Aji untuk sekolah lagi, minimal lulus SMA, supaya ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehat dulu, pendidikan juga penting,” pesan Egi.

Kisah pahit Aji bermula saat ia menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan iming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Setibanya di lokasi, gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal bekerja.

Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, Aji mengaku hanya menerima gaji di bulan pertama. Delapan bulan berikutnya, ia tidak lagi dibayar, meski tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat.

“Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki jadi sakit karena terlalu lama berdiri, sampai sekarang belum bisa berdiri normal,” ungkap Aji.

Kini, di tengah proses pemulihan, rasa syukur tak henti diucapkan Aji dan keluarganya. Sang ayah, Ahmad Yunus (50), menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepulangan anaknya.

“Terima kasih banyak atas bantuan Bupati, Dinas Sosial, dan semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ujarnya.

Aji sendiri berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

“Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan sampai ketipu omongan manis orang,” katanya.

Keren! Wabup Kab Lamsel Bangga 150 Siswa SDN 3 Way Urang Kini Punya Rekening Sendiri.

lantera.online April 9, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Sebanyak 150 pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Way Urang, Kalianda, kini tak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga mulai mengenal cara mengelola uang sejak dini. Mereka resmi memiliki rekening tabungan sendiri melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar yang diluncurkan, Kamis (9/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki literasi dan kemandirian finansial sejak usia sekolah.

Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa program tersebut merupakan strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter disiplin dan kecerdasan finansial.

Menurutnya, kepemilikan rekening sejak dini akan mengenalkan pelajar pada sistem keuangan formal sekaligus membiasakan mereka menabung secara terarah.

“Program yang kita luncurkan hari ini adalah langkah strategis yang disinergikan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Lampung dalam rangka mendorong inklusi keuangan,” ujar Syaiful.

Ia menekankan, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari peran kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak sekolah diharapkan dapat berjalan seiring agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh pelajar.

“Supaya program ini berjalan optimal, diperlukan koordinasi lintas sektoral. Saya harap semua pihak dapat berperan aktif,” katanya.

Syaiful juga mengingatkan para pelajar agar tidak sekadar memiliki rekening, tetapi benar-benar memanfaatkannya sebagai sarana belajar mengelola keuangan.

“Jadikan rekening tabungan ini sebagai tempat belajar, menabung secara rutin, dan menyiapkan masa depan sejak sekarang,” pesannya.

Sementara itu, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Imam Ghazali, menyebut program tersebut sebagai bentuk edukasi keuangan praktis yang penting dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat di kalangan pelajar.

Ia menilai, keterlibatan sekolah, OJK, dan perbankan menjadi kunci dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan di daerah.

“Saya yakin kolaborasi ini akan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan, sekaligus membentuk kedisiplinan dan kemandirian finansial sejak dini,” ujar Imam.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Mahat Santoso. Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan memperluas akses keuangan, tetapi juga menanamkan budaya menabung di kalangan pelajar.

Menurutnya, kegiatan ini juga dilengkapi dengan edukasi langsung mengenai praktik menabung agar siswa memahami manfaatnya secara konkret.

“Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memiliki pemahaman finansial yang baik dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” kata Mahat.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kebiasaan menabung dapat tumbuh sejak bangku sekolah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di masa depan melalui generasi yang lebih melek finansial.

Dinas Kominfo Lampung Selatan Dorong Publikasi Lewat Satu Pintu, Perangkat Daerah Tak Boleh Lagi Jalan Sendiri

lantera.online April 8, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.

“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.

“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik.

“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dinilai ‘Satset’ Bangun Daerah, Bupati Egi Diusulkan ke Bappenas untuk Anugerah Cita Negeri 2026

lantera.online April 7, 2026 Tidak ada komentar

Lamsel, lantera.online – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, masuk dalam nominasi Anugerah Cita Negeri 2026 yang diselenggarakan Kompas TV, sebuah ajang penghargaan nasional bagi pemerintah daerah dengan inovasi pembangunan dan dampak nyata bagi masyarakat.

Informasi tersebut disampaikan General Manager Regional Kompas, Lina Sujud, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerja bupati setempat, Selasa (7/4/2026).

Lina mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan nama Radityo Egi Pratama sebagai salah satu kandidat kepala daerah inspiratif untuk selanjutnya dipresentasikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Untuk Anugerah Cita Negeri, Bupati Lampung Selatan sebagai salah satu kepala daerah muda yang ‘satset’. Kami telah mengusulkan nama Pak Bupati sebagai nominasi, dan tahap berikutnya akan dipresentasikan ke Bappenas,” ujar Lina.

Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim redaksi Kompas dengan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari capaian program, indeks kinerja, hingga dampak konkret yang dirasakan masyarakat.

Ajang Anugerah Cita Negeri sendiri dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Program ini telah berjalan selama dua tahun sebagai bagian dari upaya mengangkat praktik pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dalam penilaiannya, Lina menyebut Lampung Selatan memiliki potensi besar sebagai “Beranda Sumatra” yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan bisnis lokal. Ia berharap Bupati Egi dapat mempresentasikan langsung berbagai capaian dan inovasi daerah di tingkat nasional.

“Kami berharap Pak Bupati bisa hadir dan mempresentasikan langsung. Ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga peluang besar untuk memperkenalkan Lampung Selatan secara lebih luas,” tambahnya

Adapun kriteria penilaian dalam ajang tersebut meliputi aspek inovasi, pencapaian, komitmen, kolaborasi, serta dampak sosial. Sementara kategori penghargaan mencakup Cita Daerah Sehat dan Sejahtera, Cita Daerah Damai dan Inklusif, Cita Daerah Pekerjaan Layak dan Ekonomi Lokal, serta Cita Inovasi Berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan di daerahnya selalu berbasis data dan diarahkan pada hasil yang terukur.

“Secara internal, kami selalu berangkat dari data yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Egi.

Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisata diyakini mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan UMKM serta peningkatan keterampilan masyarakat.

“Pariwisata terus kami genjot. Ketika kunjungan meningkat, dampaknya juga terasa ke sektor lain. Karena itu, kami juga fokus meningkatkan skill masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Egi.