Breaking

Kunjungan Wakil Presiden Indonesia Ke Kota Bandar Lampung Wali Kota Bandar Lampung Terima Kunjungan Gubernur Lampung Bahas Penanggulangan Banjir Kunjungi SMA Kebangsaan, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tekankan Mental Berani dan Disiplin bagi Generasi Muda Wali Kota Bandar Lampung Terima Audiensi Forum DAS Bahas Penanganan Banjir Wali Kota Bandar Lampung Terima Kunjungan DPP REI

No WhatsApp 089630459404 / Email : skulantera@gmail.com

Berita PEMERINTAH KOTA

Wali Kota Bandar Lampung Terima Audiensi BNN Provinsi Lampung

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menerima audiensi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam rangka memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Bandar Lampung. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (23/01/2026).

Audiensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eva Dwiana menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat semakin memperkuat langkah-langkah preventif dan edukatif di tengah masyarakat.

Sementara itu, BNN Provinsi Lampung menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program dan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Diskominfotik Provinsi Lampung

SEKDAPROV LAMPUNG LANTIK PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMPROV LAMPUNG

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (21/01/2026).

Sebanyak 31 pejabat yang terdiri dari 23 Pejabat Administrator dan 8 Pejabat Pengawas dilantik dan diambil sumpah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/205/VI.04/2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik serta menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial atau formalitas belaka, melainkan merupakan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab besar yang harus saudara-saudara emban dengan penuh integritas, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan masyarakat Provinsi Lampung,” tegas Gubernur Lampung.

Gubernur juga melanjutkan bahwa Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Setiap pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

“Saudara dituntut untuk mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah menjadi program dan kegiatan yang nyata, terukur, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Berita

Kepala Bapenda Lampung melakukan monitoring intensif di Samsat Way Kanan.

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online — Mengawali tahun 2026 dengan semangat Gasspol, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melakukan monitoring intensif di Kantor Samsat Way Kanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fokus utama dalam kunjungan tersebut meliputi evaluasi capaian dan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penataan aset, serta kedisiplinan pegawai. Monitoring dilakukan sebagai langkah penguatan pengelolaan pendapatan daerah agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung menekankan pentingnya profesionalisme aparatur serta sinergi antarunit kerja dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Melalui monitoring intensif ini, diharapkan kinerja Samsat Way Kanan semakin optimal dan mampu berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2026.

“Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

Berita Pemerintah Provinsi

Pemprov Lampung Rolling puluhan pejabat.

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera online – Mengacu pada surat nomor 400.14.1.1/206/VI.04/2026 tanggal 20-1-2026, puluhan pejabat dirolling melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Balai Keratun Lt III terdiri dari pejabat administrator-eselon III dan pejabat pengawas-eselon IV- dari 15 OPD

Sembilan pejabat Bapenda yang diroling dari posisinya mulai dari pejabat administrator hingga pengawas

Berikut nama pejabat yang diroling

1. Verawati Surya Lubis, SH.

2. Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos, MIP.

3. Dimas Aditya Herlambang, SH, MH.

4. Badaruddin, S.Sos, MM.

5. Azah Rawan Sangun, SPsi.

6. Donna Febiola Indriani, SH, MM.

7. Derry Martha Saputra, S.Sos, MH.

8. Yudistira Pebriansyah, SE, MM.

9. Maiva Febriana, SH, MM.

Pejabat OPD lain yang terkena roling adalah

A. Dinas Sosial:

1. Syaifullah Noer, SIP, MPA.

B. BPKAD:

1. Saprul Al Hadi, SSTP, MM.

2. Rofiq Nugroho, SSTP.

3. Dhani Kriss Bawono, SE.

C. Dinas ESDM:

1. Dian Ekawati, SE, MM.

2. Yusi Parida, SE, MM.

D. Dinas Kominfotik:

1. Eka Yuni Harti, SE, MM.

2. Syah Riza, S.Sos.

3. Lillawati, SE.

E. Balitbangda:

1. Tommy Efra Handarta, SSTP, MSi.

2. Dwi Irianingsih, ST.

Adapun OPD lain yang juga akan dimutasi adalah Dinas KPTPH, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Perhubungan, Disdikbud, Dispora, BPSDM, Sekretariat DPRD, dan Biro Organisasi.

Berita Pemerintah Provinsi

Bapenda Lampung Terima Audiensi Komisi III DPRD Sumatera Selatan Bahas Optimalisasi PAD

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung – lantera.online

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menerima audiensi dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka diskusi dan pertukaran informasi terkait strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, bersama jajaran. Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antardaerah dalam memperkuat tata kelola PAD yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Berita Pemerintah Provinsi

Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Tunda Bayar APBD 2025 pada Februari

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembayaran tunda bayar APBD Tahun Anggaran 2025 mulai direalisasikan pada Februari 2026. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui proses review oleh Inspektorat.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa mekanisme tersebut diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan administrasi. “Pembayaran dilakukan bertahap setelah review Inspektorat untuk memastikan pekerjaan benar-benar selesai serta menghindari pencatatan ganda,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, nilai tunda bayar APBD 2025 diperkirakan sekitar Rp150 miliar, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pemprov Lampung juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, kami memastikan kinerja OPD tetap berjalan optimal serta pelayanan publik tetap terjaga,” tambahnya.

Diskominfotik Provinsi Lampung

DEKRANASDA PROVINSI LAMPUNG MATANGKAN PROGRAM KERJA 2026, INACRAFT JADI AGENDA PERTAMA KEIKUTSERTAAN LAMPUNG

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, memimpin Rapat Pembahasan Program Kerja Dekranasda Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Senin (19/01/2026).

Rapat ini menjadi momentum awal tahun untuk menyelaraskan langkah antara Dekranasda Provinsi dengan Dekranasda Kabupaten/Kota, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas pendukung lainnya.

Dalam arahannya, Purnama Wulan Sari menekankan bahwa agenda terdekat dan paling bergengsi yang akan diikuti adalah pameran Inacraft 2026 di Jakarta pada 4 – 8 Februari 2026. la menegaskan bahwa keikutsertaan Lampung bukan sekadar rutinitas pameran, melainkan ajang menampilkan jati diri budaya.

“Keikutsertaan kita di Inacraft nanti bukan sekadar menampilkan produk unggulan, baik wastra, kerajinan, maupun kuliner. Ini adalah ajang etalase jati diri kita. Identitas Lampung harus terpancar melalui kekayaan budaya dan kreativitas para perajin kita,” ujar Purnama.

Ketua Dekranasda meminta seluruh pengurus Dekranasda Kabupaten/Kota untuk melakukan proses kurasi yang ketat terhadap produk-produk yang akan dibawa ke tingkat nasional. Hal ini bertujuan agar produk Lampung memiliki daya saing tinggi dan mampu menarik minat pasar internasional.

DPRD LAMPUNG SELATAN

Akademisi Unila Minta Hak Keuangan Anggota DPRD Lamsel Ditetapkan Tersangka Dihentikan

lantera.online Tidak ada komentar

Lampung Selatan, lantera.online – Akademisi Universitas Lampung (Unila) meminta agar hak keuangan anggota DPRD Lampung Selatan, Supriyati, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah palsu, segera diberhentikan sementara.

Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat kelebihan pembayaran.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila, Prof Rudy Lukman menegaskan bahwa, secara administratif, hak keuangan pejabat publik umumnya dihentikan sementara ketika yang bersangkutan telah berstatus tersangka atau terdakwa.

“Secara administrasi biasanya gaji dihentikan terlebih dahulu ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Praktiknya memang bervariasi di tiap instansi,” ujar Rudy saat diwawancarai, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, barulah dilakukan proses pemberhentian tetap beserta hak keuangannya.

Rudy mengimbau Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar tidak menunda proses tersebut dan tidak perlu menunggu keputusan dari kementerian terkait.

“Kalau tidak dilakukan pemberhentian sementara, itu berpotensi menjadi temuan BPK karena kelebihan membayar,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut juga kerap menimbulkan persoalan baru, karena dalam praktiknya terdakwa justru mendesak pemerintah daerah agar tetap membayarkan hak keuangannya, meskipun status hukumnya bermasalah.

“Sebenarnya anggota DPRD Lampung Selatan tersebut seharusnya sudah diberhentikan sementara hak keuangannya karena statusnya sebagai tersangka,” tegas Rudy.

Ia juga menekankan agar tidak menyamakan status pemberhentian sementara jabatan dengan hak keuangan.

“Kalau surat keputusan gubernur itu kan dasarnya pemberhentian sementara jabatan. Tapi hak keuangan jangan disamakan, itu harus dihentikan sementara,” pungkasnya.

Berita Pemerintah Provinsi

Pemprov Lampung Rolling puluhan pejabat.

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online

Mengacu pada surat nomor 400.14.1.1/206/VI.04/2026 tanggal 20-1-2026, puluhan pejabat dirolling melalui acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Balai Keratun Lt III terdiri dari pejabat administrator-eselon III dan pejabat pengawas-eselon IV- dari 15 OPD

Sembilan pejabat Bapenda yang diroling dari posisinya mulai dari pejabat administrator hingga pengawas

Berikut nama pejabat yang diroling

1. Verawati Surya Lubis, SH.

2. Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos, MIP.

3. Dimas Aditya Herlambang, SH, MH.

4. Badaruddin, S.Sos, MM.

5. Azah Rawan Sangun, SPsi.

6. Donna Febiola Indriani, SH, MM.

7. Derry Martha Saputra, S.Sos, MH.

8. Yudistira Pebriansyah, SE, MM.

9. Maiva Febriana, SH, MM.

Pejabat OPD lain yang terkena roling adalah

A. Dinas Sosial:

1. Syaifullah Noer, SIP, MPA.

B. BPKAD:

1. Saprul Al Hadi, SSTP, MM.

2. Rofiq Nugroho, SSTP.

3. Dhani Kriss Bawono, SE.

C. Dinas ESDM:

1. Dian Ekawati, SE, MM.

2. Yusi Parida, SE, MM.

D. Dinas Kominfotik:

1. Eka Yuni Harti, SE, MM.

2. Syah Riza, S.Sos.

3. Lillawati, SE.

E. Balitbangda:

1. Tommy Efra Handarta, SSTP, MSi.

2. Dwi Irianingsih, ST.

Adapun OPD lain yang juga akan dimutasi adalah Dinas KPTPH, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Perhubungan, Disdikbud, Dispora, BPSDM, Sekretariat DPRD, dan Biro Organisasi.

Pemerintah Provinsi

Pemprov Lampung Tetapkan Program Desaku Maju sebagai Program Unggulan

lantera.online Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Program Desaku Maju sebagai program unggulan dalam mendukung visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Program ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan menjadikan desa sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Program Desaku Maju difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta promosi produk unggulan desa yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Melalui pendekatan tersebut, desa diharapkan mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat desa agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi wilayahnya. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2025, Provinsi Lampung memiliki sebanyak 2.446 desa dan menunjukkan tren positif peningkatan status desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Dengan implementasi Program Desaku Maju secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pembangunan desa akan semakin merata dan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah.

« Laman Sebelumnya — Laman Berikutnya »

You Missed

PEMERINTAH KOTA

Kunjungan Wakil Presiden Indonesia Ke Kota Bandar Lampung

PEMERINTAH KOTA

Wali Kota Bandar Lampung Terima Kunjungan Gubernur Lampung Bahas Penanggulangan Banjir

Diskominfo Lamsel

Kunjungi SMA Kebangsaan, Menko Pangan Zulkifli Hasan Tekankan Mental Berani dan Disiplin bagi Generasi Muda

PEMERINTAH KOTA

Wali Kota Bandar Lampung Terima Audiensi Forum DAS Bahas Penanganan Banjir