Bandar Lampung, lantera.online — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi rangkaian Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pembukaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, pada Rabu (11/2). Pemeriksaan interim ini dijadwalkan berlangsung selama 31 hari ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiaga dan bersikap kooperatif dalam menyajikan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Data yang disiapkan mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan kas hingga aset tetap.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui pemeriksaan interim ini dapat terus mempertahankan opini laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.