lantera.online

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

Bandar Lampung, lantera.online – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Rotasi ini menetapkan Febrizal Levi Sukmana sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Budi Darmawan sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rotasi jabatan merupakan bagian dari strategi organisasi melalui tour of duty dan tour of area guna memperkuat kinerja, memperkaya pengalaman kepemimpinan, serta mendorong penyegaran birokrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya peran sektor energi dan sumber daya air yang strategis bagi kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan kinerja, integritas, dan inovasi, diharapkan setiap program mampu memberikan dampak nyata serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Mulai Besok, ASN Lampung Selatan WFH Tiap Jumat, Pemkab Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan, Ini Skemanya!

lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja fleksibel, yakni kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan akan mulai diterapkan pada 10 April 2026, dengan skema WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkab memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Mulai besok, ASN akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Sementara hari kerja lainnya tetap WFO. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujar Hendry, Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efektif.

Selain meningkatkan efisiensi kinerja, transformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. ASN didorong mengoptimalkan penggunaan berbagai platform elektronik seperti e-office, tanda tangan digital, aplikasi Srikandi, presensi digital, hingga sistem informasi kepegawaian.

Tak hanya itu, penerapan WFH juga diharapkan memberi dampak lebih luas, mulai dari efisiensi penggunaan energi, pengurangan mobilitas harian yang berkontribusi pada penurunan polusi, hingga mendorong pola hidup yang lebih sehat di kalangan ASN.

Dalam implementasinya, Pemkab Lampung Selatan menekankan sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang terukur.

“Kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian agar transformasi ini berjalan efektif, termasuk dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing,” kata Hendry.

Meski demikian, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH. Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor (WFO).

Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah atau Kepala Desa, serta ASN yang bertugas di layanan kedaruratan dan ketertiban umum.

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Pemkab Lampung Selatan juga menetapkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, serta mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan secara hybrid atau daring.

Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Lampung Selatan memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan guna mengukur efektivitas sekaligus melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Korban Calo Kapal Ikan Merauke, Aji Pulang dalam Luka, Bupati Egi: Jangan Mudah Percaya Janji Kerja

Lamsel, lantera.online – Setelah berbulan-bulan terjebak dalam jerat sindikat calo tenaga kerja kapal ikan di Merauke, Papua Selatan, Ahmad Abi Ar-Razi, yang akrab disapa Aji, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan.

Kepulangannya bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi kisah penuh luka, harapan, dan peringatan bagi banyak orang.

Aji tiba di Bandara Radin Inten II, Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB, setelah menempuh perjalanan panjang dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kedatangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menanti, bersama jajaran Dinas Sosial Lampung Selatan yang turut mendampingi proses kepulangannya.

Suasana emosional kembali terasa pada Kamis (9/4/2026), saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengunjungi kediaman orang tua Aji di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi Aji yang kini tengah menjalani pemulihan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Aji mengalami sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk berdahak hijau, anemia, hingga keluhan pada kaki yang membuatnya kesulitan berjalan normal. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan pun berencana menerjunkan tim medis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Bupati Egi menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Aji. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas.

“Kita turut prihatin atas musibah ini. Saya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang belum jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Egi juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah kondisi yang masih lemah, Aji mendapat dorongan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Ia diketahui sempat bersekolah hingga kelas satu SMA sebelum memutuskan bekerja.

“Saya sarankan Aji untuk sekolah lagi, minimal lulus SMA, supaya ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehat dulu, pendidikan juga penting,” pesan Egi.

Kisah pahit Aji bermula saat ia menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan iming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Setibanya di lokasi, gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal bekerja.

Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, Aji mengaku hanya menerima gaji di bulan pertama. Delapan bulan berikutnya, ia tidak lagi dibayar, meski tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat.

“Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki jadi sakit karena terlalu lama berdiri, sampai sekarang belum bisa berdiri normal,” ungkap Aji.

Kini, di tengah proses pemulihan, rasa syukur tak henti diucapkan Aji dan keluarganya. Sang ayah, Ahmad Yunus (50), menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepulangan anaknya.

“Terima kasih banyak atas bantuan Bupati, Dinas Sosial, dan semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ujarnya.

Aji sendiri berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

“Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan sampai ketipu omongan manis orang,” katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memperkuat langkah mitigasi bencana banjir dengan melibatkan kalangan akademisi.

Lamsel, lantera.online – Hal ini ditandai melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan paparan pendahuluan penyusunan dokumen rencana aksi penanggulangan banjir bersama Institut Teknologi Sumatera (Itera), yang digelar secara hybrid dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta tim akademisi Itera yang mengikuti secara daring.

Dalam pemaparannya, Tim Leader Itera, Arif Rohman, mengungkapkan bahwa intensitas banjir di Lampung Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, kondisi geografis wilayah yang relatif datar, keterhubungan sistem daerah aliran sungai (DAS) lintas wilayah, serta belum optimalnya sistem drainase menjadi faktor utama terjadinya banjir berulang di sejumlah titik.

Selain itu, perubahan tata guna lahan dari kawasan terbuka seperti sawah dan perkebunan menjadi permukiman turut menurunkan daya resap tanah.

Akibatnya, limpasan air permukaan meningkat dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir, terutama di wilayah hilir.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terencana dan berbasis kajian ilmiah.

“Kita harus merancang langkah mitigasi yang jelas, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena itu persoalan banjir ini perlu melibatkan para ahli agar penanganannya tepat,” ujarnya.

Bupati Egi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan akademisi.

Menurutnya, kelestarian lingkungan menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya bencana di masa mendatang.

“Kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Karena itu persoalan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan para camat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing, termasuk potensi kerusakan akibat aktivitas seperti penambangan yang dapat memicu bencana.

Bupati Egi menegaskan, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama guna meminimalkan risiko bencana yang lebih besar.

“Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada menyesal setelah bencana terjadi. Saya minta potensi kerusakan lingkungan segera dideteksi dan dilaporkan agar bisa cepat ditindaklanjuti,” katanya.

Melalui penyusunan dokumen rencana aksi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap memiliki strategi penanggulangan banjir yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal

Keren! Wabup Kab Lamsel Bangga 150 Siswa SDN 3 Way Urang Kini Punya Rekening Sendiri.

Lamsel, lantera.online – Sebanyak 150 pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Way Urang, Kalianda, kini tak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga mulai mengenal cara mengelola uang sejak dini. Mereka resmi memiliki rekening tabungan sendiri melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar yang diluncurkan, Kamis (9/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki literasi dan kemandirian finansial sejak usia sekolah.

Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa program tersebut merupakan strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter disiplin dan kecerdasan finansial.

Menurutnya, kepemilikan rekening sejak dini akan mengenalkan pelajar pada sistem keuangan formal sekaligus membiasakan mereka menabung secara terarah.

“Program yang kita luncurkan hari ini adalah langkah strategis yang disinergikan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Lampung dalam rangka mendorong inklusi keuangan,” ujar Syaiful.

Ia menekankan, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari peran kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak sekolah diharapkan dapat berjalan seiring agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh pelajar.

“Supaya program ini berjalan optimal, diperlukan koordinasi lintas sektoral. Saya harap semua pihak dapat berperan aktif,” katanya.

Syaiful juga mengingatkan para pelajar agar tidak sekadar memiliki rekening, tetapi benar-benar memanfaatkannya sebagai sarana belajar mengelola keuangan.

“Jadikan rekening tabungan ini sebagai tempat belajar, menabung secara rutin, dan menyiapkan masa depan sejak sekarang,” pesannya.

Sementara itu, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Imam Ghazali, menyebut program tersebut sebagai bentuk edukasi keuangan praktis yang penting dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat di kalangan pelajar.

Ia menilai, keterlibatan sekolah, OJK, dan perbankan menjadi kunci dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan di daerah.

“Saya yakin kolaborasi ini akan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan, sekaligus membentuk kedisiplinan dan kemandirian finansial sejak dini,” ujar Imam.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Mahat Santoso. Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan memperluas akses keuangan, tetapi juga menanamkan budaya menabung di kalangan pelajar.

Menurutnya, kegiatan ini juga dilengkapi dengan edukasi langsung mengenai praktik menabung agar siswa memahami manfaatnya secara konkret.

“Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memiliki pemahaman finansial yang baik dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” kata Mahat.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kebiasaan menabung dapat tumbuh sejak bangku sekolah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di masa depan melalui generasi yang lebih melek finansial.

Dinas Kominfo Lampung Selatan Dorong Publikasi Lewat Satu Pintu, Perangkat Daerah Tak Boleh Lagi Jalan Sendiri

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.

“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.

“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik.

“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemprov Lampung Evaluasi Desaku Maju Tahun 2025.

Bandar Lampung, lantera.online –Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin rapat evaluasi Program Desaku Maju Tahun 2025 sekaligus menyusun rencana penguatan tahun 2026 di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (7/4/2026). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian desa.

Penguatan program difokuskan pada hilirisasi melalui pengembangan 82 unit bed dryer, distribusi pupuk organik cair (POC), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi bagi 528 peserta di 33 desa. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah hasil pertanian.

Selain itu, Pemprov Lampung juga menyiapkan 10 desa percontohan, di antaranya Desa Negara Ratu, Bumi Restu, dan Gedung Boga, sebagai model pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Melalui sinergi ini, Program Desaku Maju diharapkan mampu mendorong kemandirian desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dinilai ‘Satset’ Bangun Daerah, Bupati Egi Diusulkan ke Bappenas untuk Anugerah Cita Negeri 2026

Lamsel, lantera.online – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, masuk dalam nominasi Anugerah Cita Negeri 2026 yang diselenggarakan Kompas TV, sebuah ajang penghargaan nasional bagi pemerintah daerah dengan inovasi pembangunan dan dampak nyata bagi masyarakat.

Informasi tersebut disampaikan General Manager Regional Kompas, Lina Sujud, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerja bupati setempat, Selasa (7/4/2026).

Lina mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan nama Radityo Egi Pratama sebagai salah satu kandidat kepala daerah inspiratif untuk selanjutnya dipresentasikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Untuk Anugerah Cita Negeri, Bupati Lampung Selatan sebagai salah satu kepala daerah muda yang ‘satset’. Kami telah mengusulkan nama Pak Bupati sebagai nominasi, dan tahap berikutnya akan dipresentasikan ke Bappenas,” ujar Lina.

Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim redaksi Kompas dengan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari capaian program, indeks kinerja, hingga dampak konkret yang dirasakan masyarakat.

Ajang Anugerah Cita Negeri sendiri dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Program ini telah berjalan selama dua tahun sebagai bagian dari upaya mengangkat praktik pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dalam penilaiannya, Lina menyebut Lampung Selatan memiliki potensi besar sebagai “Beranda Sumatra” yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan bisnis lokal. Ia berharap Bupati Egi dapat mempresentasikan langsung berbagai capaian dan inovasi daerah di tingkat nasional.

“Kami berharap Pak Bupati bisa hadir dan mempresentasikan langsung. Ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga peluang besar untuk memperkenalkan Lampung Selatan secara lebih luas,” tambahnya

Adapun kriteria penilaian dalam ajang tersebut meliputi aspek inovasi, pencapaian, komitmen, kolaborasi, serta dampak sosial. Sementara kategori penghargaan mencakup Cita Daerah Sehat dan Sejahtera, Cita Daerah Damai dan Inklusif, Cita Daerah Pekerjaan Layak dan Ekonomi Lokal, serta Cita Inovasi Berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan di daerahnya selalu berbasis data dan diarahkan pada hasil yang terukur.

“Secara internal, kami selalu berangkat dari data yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Egi.

Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisata diyakini mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan UMKM serta peningkatan keterampilan masyarakat.

“Pariwisata terus kami genjot. Ketika kunjungan meningkat, dampaknya juga terasa ke sektor lain. Karena itu, kami juga fokus meningkatkan skill masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Egi.

Tak Sekadar CSR, Bupati Egi Dorong Bank Lampung Jadi Mitra Strategis untuk Dongkrak Ekonomi Lampung Selatan

Lamsel, lantera.online – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mendorong Bank Lampung untuk mengambil peran lebih luas sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya terbatas pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dorongan tersebut disampaikan Bupati Egi saat menerima audiensi Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, bersama jajaran di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah itu, Egi menegaskan pentingnya transformasi pola kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor perbankan agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin kerja sama ini hanya sebatas CSR atau kegiatan seremonial. Yang kami dorong adalah bagaimana Bank Lampung bisa menjadi strategic partner dalam pembangunan daerah,” ujar Egi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang saat ini fokus pada penguatan ekonomi berbasis digitalisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah program unggulan pun telah disiapkan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, di antaranya Desa Helau, Lamsel BETIK, Halo Lamsel, hingga berbagai event daerah seperti Krakatau Beach Run, Lamsel Fest, dan Indonesian Drive Series.

Egi menilai, keterlibatan aktif sektor perbankan dalam mendukung program-program tersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang saling menguntungkan.

“Ketika ekonomi daerah tumbuh, tentu sektor perbankan juga akan ikut berkembang. Ini yang kita dorong, kolaborasi yang benar-benar memberi manfaat bersama,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Lampung dapat terus diperluas, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga menyasar sector-sektor strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Dari Bencana ke Identitas, Pemkab Lampung Selatan Siapkan Krakatau Historical Corner di Kantor Bupati

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tengah menyiapkan sebuah ruang edukasi sejarah berbasis visual modern bertajuk “Krakatau Historical Corner” di lingkungan kantor bupati.

Program ini tidak sekadar menghadirkan informasi, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap Krakatau, dari simbol bencana menjadi identitas dan kekuatan daerah.

Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dengan Rektor Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Rustono Farady Marta, di ruang kerja Sekda setempat, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan itu, pihak UIM memaparkan konsep Krakatau Historical Corner sebagai mini museum modern yang mengedepankan pendekatan storytelling visual.

Narasi sejarah disusun secara kronologis dan terstruktur, mulai dari peristiwa letusan Krakatau hingga perkembangan wilayah serta perjalanan kepemimpinan di Lampung Selatan dari masa ke masa.

Tak berhenti pada penyajian informasi statis, konsep tersebut dirancang interaktif dan komunikatif. Pengunjung nantinya dapat menikmati panduan narasi melalui voice over, animasi visual, hingga akses informasi digital berbasis QR code yang memungkinkan eksplorasi lebih mendalam.

Selain itu, ruang tersebut juga akan dilengkapi video pembuka, peta perkembangan wilayah, serta dokumentasi perjalanan para bupati sebagai bagian dari penguatan identitas daerah yang dikemas secara modern.

Rektor UIM, Rustono Farady Marta, menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan membangun perspektif baru terhadap Krakatau. Menurutnya, Krakatau tidak hanya identik dengan bencana, tetapi juga menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat Lampung Selatan.

Sementara itu, Sekda Supriyanto menilai konsep tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas daerah, sekaligus meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung.

“Konsepnya sudah sangat jelas dan bagus. Ini akan memberikan nilai tambah, terutama saat ada tamu yang datang, sehingga bisa melihat dan memahami Kabupaten Lampung Selatan dengan lebih bermakna,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Krakatau Historical Corner tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengangkat citra daerah melalui penyajian sejarah yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Ini bukan sekadar memperkenalkan sejarah, tetapi bagaimana kita mengangkat Kabupaten Lampung Selatan agar lebih dikenal. Dampaknya bisa sangat besar bagi daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan untuk mendapatkan arahan lanjutan sebelum masuk tahap pengembangan.

Dengan konsep ini, Pemkab Lampung Selatan diharapkan mampu menghadirkan ruang edukasi sejarah yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang kuat, sekaligus mempertegas identitas daerah di mata publik.