Berita

Bapenda Provinsi Lampung Jalin Sinergi Strategis dengan GGPC untuk Optimalisasi PAD.

lantera.online Januari 31, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung resmi menjalin sinergi strategis dengan PT Great Giant Pineapple Company (GGPC) dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perpajakan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan potensi pajak daerah.

Kerja sama tersebut difokuskan pada kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data potensi pajak, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak alat berat, hingga Pajak Air Permukaan (PAP). Proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan terukur guna memastikan kepatuhan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya sinergi ini mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebagai bentuk pengawasan dan penguatan kebijakan dalam optimalisasi pendapatan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dinilai strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

GGPC telah menyatakan komitmennya sebagai wajib pajak daerah sejak Januari lalu. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjadi contoh (pilot project) bagi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Provinsi Lampung, khususnya dalam membangun komunikasi terbuka dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Sementara itu, Konsultan Legal Departemen Corporate Affairs GGPC, Suharto, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah daerah.

Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan GGPC dan perusahaan tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai wajib pajak.

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah, mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menyelaraskan kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah.

Slamet menegaskan, proses yang dilakukan saat ini masih pada tahap penjajakan dan validasi data sebelum masuk ke tahapan penetapan dan pembayaran pajak.

“Komunikasi sudah berjalan dengan sangat baik. Tinggal akurasi data agar proses penetapan dan pembayaran pajak bisa dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.(*)

Penandatangaan MoU dan PKS antara LBH Sejahtera Bersama Lampung dengan Rutan Kelas I Bandar Lampung.

lantera.online Januari 27, 2026 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sejahtera Bersama Lampung secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung, pada Selasa, 27 Januari 2026.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, A.Md.IP., S.H., M.H., bersama Ketua LBH Sejahtera Bersama Lampung, Masayu Robianti, S.H., M.H., CPCLE., CPM. Kegiatan berlangsung di lingkungan Rutan Kelas I Bandar Lampung dengan suasana tertib dan penuh semangat sinergi.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses bantuan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak atas pendampingan hukum yang adil dan merata. Melalui MoU dan PKS ini, LBH Sejahtera Bersama Lampung akan memberikan layanan bantuan hukum, pendampingan, konsultasi hukum, serta penyuluhan hukum bagi warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Rutan dalam menjamin hak-hak hukum warga binaan. Ia berharap sinergi dengan LBH Sejahtera Bersama Lampung dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi para warga binaan.

Sementara itu, Ketua LBH Sejahtera Bersama Lampung, Masayu Robianti, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program bantuan hukum di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan visi LBH Sejahtera Bersama Lampung dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat rentan dan kurang mampu, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Dengan ditandatanganinya MoU dan PKS ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang kuat antara Rutan Kelas I Bandar Lampung dan LBH Sejahtera Bersama Lampung dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan.