No WhatsApp 089630459404 / Email : skulantera@gmail.com

Bapenda Lampung Siap Hadirkan Aplikasi SAIBARA, Wujud Nyata Digitalisasi Pendapatan Daerah!

lantera.online November 3, 2025 Tidak ada komentar

Bandar Lampung, lantera.online –  Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung bersiap meluncurkan inovasi terbaru, Aplikasi SAIBARA (Sewa Aset dan Retribusi Barang Daerah).

Rapat persiapan peluncuran aplikasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, bersama BPKAD Provinsi Lampung, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Bank Lampung, yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bapenda, Senin (03/11/2025).

Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menegaskan bahwa kehadiran SAIBARA menjadi langkah penting dalam menutup potensi kebocoran penerimaan non-pajak sekaligus menggali berbagai potensi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui SAIBARA, proses pembayaran dan pelaporan retribusi menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Seluruh transaksi akan terhubung langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui sistem digital seperti QRIS dan Virtual Account Bank Lampung,” jelas Slamet Riadi.

Bank Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap peluncuran SAIBARA sebagai bagian dari komitmen TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) dalam mendorong transformasi keuangan digital di Provinsi Lampung.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara Bapenda Lampung, Bank Indonesia, dan Bank Lampung untuk mewujudkan digitalisasi pendapatan daerah yang akuntabel, cepat, dan modern.

Dengan hadirnya SAIBARA, Bapenda Lampung terus berinovasi demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan sesuai dengan semangat transformasi digital menuju Lampung Berjaya!

Done, Program Pemutihan Kendaraan Bermotor di Lampung Resmi Diperpanjang Hingga 6 Desember.

lantera.online Oktober 31, 2025 Tidak ada komentar

lantera.online – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi menyatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan berakhir pada 31 Oktober 2025 diperpanjang.

Hal ini disampaikan Gubernur Mirza di Kantornya pada Kamis 30 Oktober 2025.

“Pemutihan di perpanjang sampai 6 Desember 2025,” kata Mirza pada Rilis ID.

Mirza mengatakan alasannya ialah masih banyak animo masyarakat untuk membayar pajak sekaligus beberapa kendaraan masih berproses mutasi untuk pembayaran pajak di Lampung.

“Kami melihat animo masyarakat membayar pajak masih banyak, banyak kendaraan balik nama juga masih banyak yang berporses balik nama dari luar dengan proses lama ada yang di lissing juga maka kami memberikan kesempatan untuk masyarakat lampung untuk bayar pajak kendaraan bermotor tahun ini,” tambahnya.

Mirza mengajak masyarakat segera membayar pajak untuk memastikan seluruh program pembangunan di Lampung berjalan sekaligus mendata kembali kendaraan-kendaraan di Lampung apakah masih aktif atau tidak.

“Jadi dengan adanya pajak kami ingin memperbaiki jalan-jalan di Lampung yang rusak dan kami ingin mengecek karena kami dapat data 4 juta kendaraan di Lampung tapi itu data dari tahun 80an belum tahu apakah sudah tidak ada. Atau masih jalan atau yang tidak di pakai maka dengan membayar pajak kami mendata bagi kendaraan yang tidak ada maka akan di hapus,” tutupnya.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi juga mengatakan, program ini sebelumnya telah berjalan sejak Mei hingga Juli, kemudian diperpanjang pada Agustus hingga Oktober, dan kini kembali diperpanjang untuk memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat dalam melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda.

Pemerintah Provinsi Lampung Memberi Penghargaan Kepada Bapenda Lampung.

lantera.online Oktober 17, 2025 Tidak ada komentar

lantera.online – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, memberikan piagam penghargaan kepada enam Perangkat Daerah atas komitmen dan kesungguhan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Upacara Bulanan dan SAKIP Award Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Marindo mengapresiasi Perangkat Daerah melalui SAKIP Award atas kerja cerdas dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja.

Menurutnya, para Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan asas good governance serta mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang berkualitas.

“Award ini adalah salah satu wujud kami dalam menerapkan reward dan punishment atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, SAKIP Award diberikan untuk memberikan apresiasi dan menghargai perangkat daerah yang memiliki kinerja unggul dalam akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

Penghargaan ini juga bertujuan memotivasi perangkat daerah agar terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

“Sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk mewujudkan akuntabilitas demi Lampung yang lebih maju, serta memfasilitasi pertukaran informasi, strategi, dan inovasi antara perangkat daerah yang telah berhasil menerapkan SAKIP,” tambahnya.

Inspektorat Lampung Timur Menindak Lanjut dugaan KORUPSI.

lantera.online Oktober 17, 2025 Tidak ada komentar

Lampung Utara – lantera.online 

Berdasarkan pengaduan masyarakat Desa rejo mulyo Kecamatan pasir sakti Kabupaten Lampung Timur

Hari ini Irban V Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menindak lanjuti laporan tersebut dengan menghadirkan beberapa orang penerima gaji honor seperti, Guru TK, Guru PAUD pengurus makam dan lain-lain, bertempat di Balai Desa Rejo Mulyo ,Kamis 16-10-2025

(Pul Baket) hasil wawancara media di lapangan, terdapat keterangan berbeda yang di sampaikan oleh warga terkait honor yang mereka terima, disampaikan oleh beberapa Guru TK/ PAUD selama tahun 2024,hanya menerima per tahun Rp. 2.200.000.00 ada juga yang menerima Rp. 3.000.000.00. diduga adanya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Rejo Mulyo terkait gaji honor

Musliman selaku Irban V Kecamatan Pasir Sakti saat di konfirmasi menyampaikan bahwa hari ini kami dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat untuk tahap pertama, terkait gaji honor dan ini juga masih proses, masih ada beberapa Item lagi. (red)

Evaluasi Implementasi SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2025

lantera.online Oktober 15, 2025 Tidak ada komentar

lantera.online – Asisten Deputi Kemenpan RB Agus Uji Hantara mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, terutama dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehingga program pembangunan yang dilakukan dapat terukur, efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Hal itu disampaikan Agus Uji Hantara dalam acara Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (14/10/2025).

Menurut Agus, tren nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung terus menunjukkan peningkatan, meski belum signifikan. Agus juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan implementasi SAKIP.

Rekomendasi tersebut meliputi penguatan sistem manajemen kinerja yang utuh, penataan strategi program yang berorientasi hasil dan inovatif, peningkatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan tematik, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Al) untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Agus mengingatkan bahwa peningkatan indeks kinerja daerah harus sejalan dengan capaian nasional, sehingga kemajuan di tingkat provinsi dapat berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas nasional secara menyeluruh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan bahwa perubahan zaman dan kemajuan teknologi menuntut birokrasi untuk semakin adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi birokrasi tidak hanya terkait sistem dan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir.

“Transformasi birokrasi bukan hanya soal sistem atau aturan, tetapi juga soal mindset. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai pengatur, melainkan sebagai pelayan publik yang responsif dan solutif,” ujar Jihan.

Kejaksaan Agung RI bongkar posisi jajarannya di Provinsi Lampung.

lantera.online Oktober 15, 2025 Tidak ada komentar

lantera.online – Mulai dari wakajati hingga enam Kajari dimutasi,Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Lampung, Dr. Transiswara Adhi, SH, MHum, ditugaskan sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Kejagung, digantikan oleh Suwandi SH, MHum, mantan Wakajati Sulawesi Utara

Mutasi Wakajati Lampung ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 854 tahun 2025 tanggal 13 oktober 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI dan ditandatangani Jaksa Agung RI, Burhanuddin

Tidak hanya Wakajati Lampung. jabatan asisten perdata dan tata usaha negara (Asdatun) Kejati Lampung pun beralih, begitu juga dengan beberapa Kepala Kejaksaan Negeri di lingkungan kejaksan tinggi Lampung

Adapun mutasi Asdatun Kejati Lampung dan enam Kajari itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural PNS Kejaksaan RI

ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin), Dr. Hendro Dewanto SH, MHum

Tertuang juga dalam SK ini Asdatun Nurmajayani SH, MH, diberikan job baru sebagai Kajari Kabupaten Bandung, kini posisi Asdatun Kejati Lampung diisi Erawati SH, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Wonosobo, Jawa Tengah

Adapun Kajari yang dimutasi adalah Sefran Haryadi, SH, MH. ia melepas jabatan Kajari Mesuji untuk tugas baru sebagai Kajari Grobogan, Jawa Tengah,digantikan oleh Sahat Robert Parulian Simatupang, SH, MH yang sebelumnya kordinator pada Kejati Bangka Belitung

Kajari Lampung Tengah, Tommy Adhiyaksah Putra, SH, beralih tugas menjadi Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Aceh

Jabatan Kajari Lamteng kini diisi oleh Dr. Rita Susanti SH, MH, mutasi dari jabatan Kajari Belitung Timur

Kajari Tanggamus, Dr. Adi Fakhruddin SH, MH, dimutasi menjadi Aspidum Kejati Banten, digantikan oleh Subari Kurniawan SH, MH, yang sebelumnya Kajari Katingan

Jabatan Kajari Way Kanan juga beralih, Dody Andohar Jaya Sinaga SH, MH, berganti menjadi Asisten Pemulihan Aset Kejati Papua, digantikan oleh Mahmudin SH, MH, mantan Kajari Morowali Utara

Adapun Posisi Kajari Lampung Utara (Lampura) juga beralih, Hendra Syarbaini SH, MH, diberi jabatan sebagai Aspidsus Kejati Bengkulu, Kajari Lampura saat ini adalah Edy Subhan SH, MH, sebelumnya Kajari Bangka

Kajari Pesawaran saat ini diemban oleh Umi Kalsum SH, MH, sebelumnya Kabag TU Kejati DKI.

Bersama Komunitas Ojol , Gubernur Lampung Kampanyekan Safety Riding.

lantera.online Oktober 13, 2025 Tidak ada komentar

lantera.online – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berbaur bersama komunitas ojek online (Ojol) se-Lampung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda Ojol) untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara (Safety Riding) melalui kegiatan Sunday Morning Ride (Sunmori) di Bandarlampung, Minggu Pagi (12/10/2025).

Kegiatan ini diikuti sekitar 500 pengemudi Ojol, berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.

“Hampir 500 motor, kita hadir di sini dengan senang dan sukacita untuk menemani rekan-rekan Ojol bergembira, menikmati hari Minggu dengan naik motor. Acara ini juga menjadi ajang sosialisasi safety riding, jadi kami yakin kegiatan ini bisa berjalan baik dan mengutamakan keselamatan di jalan,” ujar Mirza.

Gubernur Mirza juga menambahkan bahwa kegiatan Sunmori ini tidak hanya menjadi sarana hiburan dan silaturahmi, tetapi juga bentuk nyata edukasi keselamatan bagi pengendara.

Ia berharap para Ojol dapat menjadi contoh dalam berlalu lintas dan mengedepankan etika berkendara.

“Kita akan berkeliling kota dan finish di Kampung Vietnam. Sekali lagi saya ucapkan selamat berkendara, terima kasih sudah bergabung dan memeriahkan acara ini. Insyaallah hari ini kita semua menjalani hari yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti meningkatnya keterlibatan perempuan dalam profesi pengemudi Ojol.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa perempuan masa kini semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Saat ini banyak perempuan yang menjadi driver Ojol. Karena Ojol tidak bisa lepas dari teknologi, artinya perempuan-perempuan hari ini sudah adaptif terhadap teknologi. Banyak ruang diberikan sama rata untuk perempuan, dan ini harus kita apresiasi bersama,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sikap saling menghargai antar-pengemudi Ojol, baik laki-laki maupun perempuan, yang menunjukkan solidaritas dalam profesi tersebut.

“Hari ini bukan hanya soal perempuan, tetapi tentang kita semua sebagai masyarakat yang tumbuh bersama teknologi. Kita harus adaptif agar tidak tertinggal dan bisa terus mengimbangi perkembangan teknologi,” tegasnya.

Kegiatan Sunday Morning Ride bersama komunitas Garda Ojol ini menjadi momentum bagi Pemprov Lampung untuk memperkuat sinergi dengan para pengemudi ojek online dalam membangun budaya berkendara yang aman, tertib dan berkeselamatan di jalan raya.

Pada kesempatan tersebut juga, diberikan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Gubernur Mirza kepada 3.080 pengemudi Ojol Provinsi Lampung dalam rangka perlindungan pekerja rentan.

Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025.

lantera.online Oktober 11, 2025 Tidak ada komentar

lantera.online – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/10/2025).

Rakor ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Untung Wicaksono, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta para Kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, terutama oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan publik seperti rumah sakit, perizinan, pendidikan, dan layanan administrasi lainnya.

“Keterbatasan anggaran aran tidak boleh mengurangi semangat kita dalam melayani. Ini justru kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujar Mirza.

la juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dijaga dengan membangun citra positif pemerintah daerah melalui kerja nyata yang jujur, profesional, dan berintegritas.

“Masyarakat percaya kepada kita, maka kita harus terus berbenah. Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK menjadi acuan kita dalam memperbaiki sistem dan pelayanan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi lebih pada kualitas tata kelola dan komitmen untuk berubah.

“Pemerintah yang efektif adalah yang adaptif dan punya visi ke depan. Kita dorong Lampung menjadi daerah yang lebih baik, bersih, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya