Maret 2026

Pemkot Bandar Lampung Gelar Musrenbang RKPD 2027

Bandar Lampung, lantera.online – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Semergou, Senin (16/3/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Musrenbang tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota H. Deddy Amarullah, serta Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama para pemangku kepentingan lainnya.

Wali Kota Eva Dwiana menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara terarah, komprehensif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Menurutnya, Musrenbang menjadi langkah awal dalam menentukan arah pembangunan Kota Bandar Lampung ke depan, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak agar menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kebijakan nasional saat ini berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor industri, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penyaluran Insentif Kader Posyandu, BKB, TPK, PKKBD, & Posyandu. Sub-PKKBD di 20 Kecamatan

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan insentif kepada kader Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), PKKBD, dan Sub-PKKBD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung program kesehatan dan keluarga berencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (16/03/2026).

Penyerahan insentif dilakukan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Aula Gedung Semergou. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peran kader yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu, bayi, dan balita.

Sebanyak 1.202 kader menerima insentif, terdiri dari 777 kader dari Kecamatan Panjang dan 425 kader dari Kecamatan Teluk Betung Barat. Hal ini menunjukkan luasnya kontribusi kader dalam mendukung pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.

Wali Kota Eva Dwiana menegaskan pentingnya peran kader dalam mendukung program kesehatan, penurunan stunting, dan penguatan ketahanan keluarga. Pemerintah berharap insentif ini dapat meningkatkan motivasi kader, serta berkomitmen terus mendukung program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat agar pelayanan semakin optimal.

Bupati Egi Turun Langsung ke Pasar Natar, Pastikan Harga Sembako Tetap Stabil Jelang Lebaran 1447 H

Lamsel, lantera.online – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turun langsung ke Pasar Natar, Kecamatan Natar, Senin (16/3/2026), untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan pasokan pangan tersedia bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Egi menyusuri sejumlah lapak pedagang sembako sambil berdialog langsung dengan para pedagang dan pembeli.

Ia menanyakan kondisi harga bahan pokok sekaligus memantau kemungkinan kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang Lebaran.

“Hari ini kita melakukan pengecekan langsung harga bahan pokok di Pasar Natar. Dari hasil pemantauan, sebagian besar harga sembako masih relatif stabil,” ujar Egi di sela kegiatan.

Pemantauan langsung ke pasar tradisional ini dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga secara berkala melakukan monitoring harga pangan di pasar guna mengantisipasi lonjakan harga.

Di sela-sela kunjungan, Bupati Egi juga membeli sejumlah sayuran dari pedagang pasar. Sayuran tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang sedang berbelanja, yang disambut antusias oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Egi menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar.

Ia mencontohkan, harga ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp40.000 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp125.000 menjadi Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.

“Memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tetapi masih dalam rentang yang normal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Lampung Selatan memastikan akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasar.

“Kami akan terus melakukan monitoring hingga mendekati Lebaran. Insyaallah harga masih dalam batas normal dan tidak akan mengalami lonjakan yang terlalu tinggi,” tambah Egi.

Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Natar, Muis, mengatakan bahwa harga bahan pokok secara umum masih relatif stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan.

“Kalau secara umum masih stabil, hanya beberapa barang saja yang naik sedikit,” kata Muis.

Dengan pemantauan langsung tersebut, pemerintah daerah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang.

Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026

Bandar Lampung, lantera.online – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (12/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Apel tersebut dihadiri Kapolresta Bandar Lampung Alfret Jacob Tilukay, jajaran Kodim 0410/Bandar Lampung, Forkopimda, serta sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung. Kehadiran lintas instansi menunjukkan sinergi dalam mendukung pengamanan selama periode Lebaran.

Berbagai perangkat daerah seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Kominfo turut dilibatkan guna memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam mengamankan arus mudik, arus balik, serta aktivitas masyarakat.

Eva Dwiana menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait. Ia berharap Operasi Ketupat Krakatau 2026 dapat berjalan optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan kondusif.

Wali Kota Bandar Lampung Apresiasi Atlet Berprestasi SEA Games 2025

Bandar Lampung, lantera.online – 
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, memberikan apresiasi kepada para atlet muda yang berhasil mengharumkan nama daerah dan Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan tali asih (bonus) kepada para atlet dan pelatih yang meraih medali perak dan perunggu. Kegiatan ini dilaksanakan di GOR Siger, Way Halim, pada Selasa (10/02/2026) malam.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa bangga atas perjuangan para atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ia menegaskan bahwa prestasi ini menjadi bukti kualitas atlet binaan Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan atlet sejak usia dini agar prestasi olahraga daerah semakin meningkat di masa mendatang.

Bupati Egi Dorong Optimalisasi Program Jaga Desa, BPD Diminta Jadi ‘Parlemen Desa’ yang Kuat

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satunya lewat optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diharapkan mampu mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan dana desa sekaligus memperkuat peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kegiatan Optimalisasi Program Jaga Desa dan Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Lampung Selatan tersebut, digelar di Pendopo Agung Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Jumat (13/3/2026).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menegaskan, bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kewenangan menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri.

“Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Di sinilah peran organisasi BPD sangat penting sebagai wadah aspirasi sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa,” ujar Egi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan kartu anggota dan seragam kepada pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Lampung Selatan.

THR Rp35,6 Miliar Cair! Bupati Egi Sentil ASN Lampung Selatan: Setiap Rupiah Adalah Hutang Pengabdian

Lamsel, lantera.online – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 12.014 aparatur negara di lingkungan pemerintah daerah setempat dengan total anggaran mencapai Rp35,6 miliar.

Penyaluran THR tersebut disampaikan dalam acara penyerahan simbolis oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di Aula Krakatau, Setdakab Lampung Selatan, Jumat (13/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Egi turut didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto, S.Sos, MM serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ir. Rini Ariasih.

Namun, di balik pencairan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut, Bupati Egi memberikan pesan tegas kepada para aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang diterima bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan hutang pengabdian yang harus dibayar dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Setiap rupiah yang saudara terima adalah hutang pengabdian. Pastikan setiap sen yang diterima dapat diwujudkan menjadi pelayanan terbaik dan menghadirkan kepuasan bagi masyarakat,” tegas Egi di hadapan ratusan aparatur yang hadir.

Kepala BPKAD Lamsel, Rini Ariasih dalam laporannya menjelaskan, pembayaran THR bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah dicairkan langsung ke rekening masing-masing penerima sejak 12 Maret 2026.

“Terendus Dugaan KKN ANGGARAN RSUD Bob Bazar Kalianda

Kalianda, lantera.online – RSUD Bob Bazar Kalianda Rumah sakit milik daerah mendapat dana untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp.88 miliar

Ini merupakan angka yang cukup “Gemoy” akan tetapi di balik nilai angka besar tersebut menuai sorotan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat(LSM)

salah satu nya datang dari sekertaris LSM Tunas Bangsa, Chandra S.sos kepada redaksi *lantera.online* belum lama ini

Adapun dugaan korupsi telah terjadi sejak tahap perencanaan, ujar Chandra

Apakah nilai anggaran fantastis itu benar- benar disusun berdasarkan kebutuhan riil pelayanan kesehatan atau sekadar permainan, lanjut Chandra

Dokumen yang beredar ada beberapa pos belanja yang tampak mencolok diantaranya

Belanja Jasa Pelayanan BLUD 12 bulan Rp. 35.340.000.000

Belanja Jasa Kantor 83 orang Rp. 2.505.800.000

Belanja Pendidikan dan Pelatihan 27 orang Rp. 444.530.000

Belanja Jasa Sampah Medis Rp. 660.000.000

Belanja Jasa Kebersihan (Outsourcing) Rp. 1.974.000.

Belanja Jasa Porter Rp. 241.200.000

Jasa Pemeliharaan Jaringan Air Rp. 564.900.000

Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 1.700.000.000

Belanja gas Rp.9,5 Miliar, ini menurut saya nilai tidak masuk logika akal sehat lagi pula tanpa rincian volume pemakaian, jenis gas medis serta tanpa pembanding harga pasar

Belanja jasa pelayanan BLUD Rp. 35,34 miliar untuk 12 bulan juga mengundang tanda tanya besar, menurut Chandra

Belum lagi outsourcing dan jasa pendukung, fragmentasi Anggaran belanja kebersihan mencapai Rp. 2 miliar

Jasa sampah medis Rp. 660 juta, porter Rp.241 juta

Pemeliharaan jaringan air Rp.564 juta semuanya tampak terpisah belum lagi pengelolaan limbah yang diduga tidak sesuai Permenkes dan kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, BPK RI perwakilan Lampung, Polda Lampung untuk dapat segera menindak lanjuti temuan kami, ini sudah bisa menjadi langkah awal pintu masuk untuk dapat mengusut tuntas dugaan KKN tersebut agar dapat terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, Good governance tutup Chandra.(Fj)

Dihubungi melalui pesan whatsap, Direktur Rs Ud Bob Bazar BUNGKAM.

Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Pengemudi Ojol di Bulan Ramadhan

Bandar Lampung, lantera.online –
Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan beras kepada para pengemudi ojek online (ojol) sebagai bentuk kepedulian di bulan suci Ramadhan, Rabu (11/03/2026). Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok para pengemudi yang berperan penting dalam aktivitas masyarakat.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Aula Gedung Semergou. Setiap pengemudi menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud keberkahan Ramadhan sekaligus perhatian pemerintah kepada para pengemudi ojol. Selain itu, sejumlah pengemudi juga mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh sebagai bentuk penghargaan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan pengemudi ojol, salah satunya melalui rencana pemberian bantuan koperasi sebesar Rp200 juta. Wali Kota turut mengimbau para pengemudi agar tetap tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Pemeriksaan Interim BPK Selesai, Pemkab Lampung Selatan Optimistis Pertahankan Opini WTP

Kalianda, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menjalani proses pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.                                                                               
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Interim LKPD 2025 antara Pemkab Lampung Selatan dengan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Kamis (12/3/2026).                                                                                 
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, serta dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam kesempatan itu, Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan daerah.                                                                     
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan interim ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Supriyanto.                                                                        
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.                                                                     
Supriyanto juga mengakui bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan sejumlah pembenahan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan interim akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.                                                                                             
“Kami berharap melalui berbagai perbaikan yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” kata Supriyanto.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.                                                                     
Menurutnya, dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tersebut, tim BPK melakukan analisis terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya serta menilai potensi risiko dalam pengelolaan laporan keuangan daerah.                                                                                        
“Analisis terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya akan dimanfaatkan untuk menilai tingkat risiko, yang nantinya juga berkaitan dengan penilaian dalam perumusan opini laporan keuangan,” jelas Syarif.                                                                                          
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Alhamdulillah selama proses pemeriksaan tidak terdapat kendala yang berarti. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.                                                   
Syarif menambahkan, pemeriksaan pendahuluan atau interim tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 hari, terhitung sejak 11 Februari hingga 12 Maret 2026.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan lanjutan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.