April 2026

Korban Calo Kapal Ikan Merauke, Aji Pulang dalam Luka, Bupati Egi: Jangan Mudah Percaya Janji Kerja

Lamsel, lantera.online – Setelah berbulan-bulan terjebak dalam jerat sindikat calo tenaga kerja kapal ikan di Merauke, Papua Selatan, Ahmad Abi Ar-Razi, yang akrab disapa Aji, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan.

Kepulangannya bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi kisah penuh luka, harapan, dan peringatan bagi banyak orang.

Aji tiba di Bandara Radin Inten II, Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB, setelah menempuh perjalanan panjang dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kedatangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menanti, bersama jajaran Dinas Sosial Lampung Selatan yang turut mendampingi proses kepulangannya.

Suasana emosional kembali terasa pada Kamis (9/4/2026), saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengunjungi kediaman orang tua Aji di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi Aji yang kini tengah menjalani pemulihan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Aji mengalami sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk berdahak hijau, anemia, hingga keluhan pada kaki yang membuatnya kesulitan berjalan normal. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan pun berencana menerjunkan tim medis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Bupati Egi menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Aji. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas.

“Kita turut prihatin atas musibah ini. Saya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang belum jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Egi juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah kondisi yang masih lemah, Aji mendapat dorongan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Ia diketahui sempat bersekolah hingga kelas satu SMA sebelum memutuskan bekerja.

“Saya sarankan Aji untuk sekolah lagi, minimal lulus SMA, supaya ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehat dulu, pendidikan juga penting,” pesan Egi.

Kisah pahit Aji bermula saat ia menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan iming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Setibanya di lokasi, gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal bekerja.

Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, Aji mengaku hanya menerima gaji di bulan pertama. Delapan bulan berikutnya, ia tidak lagi dibayar, meski tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat.

“Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki jadi sakit karena terlalu lama berdiri, sampai sekarang belum bisa berdiri normal,” ungkap Aji.

Kini, di tengah proses pemulihan, rasa syukur tak henti diucapkan Aji dan keluarganya. Sang ayah, Ahmad Yunus (50), menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepulangan anaknya.

“Terima kasih banyak atas bantuan Bupati, Dinas Sosial, dan semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ujarnya.

Aji sendiri berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

“Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan sampai ketipu omongan manis orang,” katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memperkuat langkah mitigasi bencana banjir dengan melibatkan kalangan akademisi.

Lamsel, lantera.online – Hal ini ditandai melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan paparan pendahuluan penyusunan dokumen rencana aksi penanggulangan banjir bersama Institut Teknologi Sumatera (Itera), yang digelar secara hybrid dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta tim akademisi Itera yang mengikuti secara daring.

Dalam pemaparannya, Tim Leader Itera, Arif Rohman, mengungkapkan bahwa intensitas banjir di Lampung Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, kondisi geografis wilayah yang relatif datar, keterhubungan sistem daerah aliran sungai (DAS) lintas wilayah, serta belum optimalnya sistem drainase menjadi faktor utama terjadinya banjir berulang di sejumlah titik.

Selain itu, perubahan tata guna lahan dari kawasan terbuka seperti sawah dan perkebunan menjadi permukiman turut menurunkan daya resap tanah.

Akibatnya, limpasan air permukaan meningkat dan berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir, terutama di wilayah hilir.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terencana dan berbasis kajian ilmiah.

“Kita harus merancang langkah mitigasi yang jelas, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena itu persoalan banjir ini perlu melibatkan para ahli agar penanganannya tepat,” ujarnya.

Bupati Egi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan akademisi.

Menurutnya, kelestarian lingkungan menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya bencana di masa mendatang.

“Kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Karena itu persoalan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan para camat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing, termasuk potensi kerusakan akibat aktivitas seperti penambangan yang dapat memicu bencana.

Bupati Egi menegaskan, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama guna meminimalkan risiko bencana yang lebih besar.

“Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada menyesal setelah bencana terjadi. Saya minta potensi kerusakan lingkungan segera dideteksi dan dilaporkan agar bisa cepat ditindaklanjuti,” katanya.

Melalui penyusunan dokumen rencana aksi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap memiliki strategi penanggulangan banjir yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal

Keren! Wabup Kab Lamsel Bangga 150 Siswa SDN 3 Way Urang Kini Punya Rekening Sendiri.

Lamsel, lantera.online – Sebanyak 150 pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Way Urang, Kalianda, kini tak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga mulai mengenal cara mengelola uang sejak dini. Mereka resmi memiliki rekening tabungan sendiri melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar yang diluncurkan, Kamis (9/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki literasi dan kemandirian finansial sejak usia sekolah.

Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa program tersebut merupakan strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter disiplin dan kecerdasan finansial.

Menurutnya, kepemilikan rekening sejak dini akan mengenalkan pelajar pada sistem keuangan formal sekaligus membiasakan mereka menabung secara terarah.

“Program yang kita luncurkan hari ini adalah langkah strategis yang disinergikan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Lampung dalam rangka mendorong inklusi keuangan,” ujar Syaiful.

Ia menekankan, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari peran kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak sekolah diharapkan dapat berjalan seiring agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh pelajar.

“Supaya program ini berjalan optimal, diperlukan koordinasi lintas sektoral. Saya harap semua pihak dapat berperan aktif,” katanya.

Syaiful juga mengingatkan para pelajar agar tidak sekadar memiliki rekening, tetapi benar-benar memanfaatkannya sebagai sarana belajar mengelola keuangan.

“Jadikan rekening tabungan ini sebagai tempat belajar, menabung secara rutin, dan menyiapkan masa depan sejak sekarang,” pesannya.

Sementara itu, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Imam Ghazali, menyebut program tersebut sebagai bentuk edukasi keuangan praktis yang penting dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat di kalangan pelajar.

Ia menilai, keterlibatan sekolah, OJK, dan perbankan menjadi kunci dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan di daerah.

“Saya yakin kolaborasi ini akan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan, sekaligus membentuk kedisiplinan dan kemandirian finansial sejak dini,” ujar Imam.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Mahat Santoso. Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan memperluas akses keuangan, tetapi juga menanamkan budaya menabung di kalangan pelajar.

Menurutnya, kegiatan ini juga dilengkapi dengan edukasi langsung mengenai praktik menabung agar siswa memahami manfaatnya secara konkret.

“Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memiliki pemahaman finansial yang baik dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” kata Mahat.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kebiasaan menabung dapat tumbuh sejak bangku sekolah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di masa depan melalui generasi yang lebih melek finansial.

Dinas Kominfo Lampung Selatan Dorong Publikasi Lewat Satu Pintu, Perangkat Daerah Tak Boleh Lagi Jalan Sendiri

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.

“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.

“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik.

“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dinilai ‘Satset’ Bangun Daerah, Bupati Egi Diusulkan ke Bappenas untuk Anugerah Cita Negeri 2026

Lamsel, lantera.online – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, masuk dalam nominasi Anugerah Cita Negeri 2026 yang diselenggarakan Kompas TV, sebuah ajang penghargaan nasional bagi pemerintah daerah dengan inovasi pembangunan dan dampak nyata bagi masyarakat.

Informasi tersebut disampaikan General Manager Regional Kompas, Lina Sujud, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerja bupati setempat, Selasa (7/4/2026).

Lina mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan nama Radityo Egi Pratama sebagai salah satu kandidat kepala daerah inspiratif untuk selanjutnya dipresentasikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Untuk Anugerah Cita Negeri, Bupati Lampung Selatan sebagai salah satu kepala daerah muda yang ‘satset’. Kami telah mengusulkan nama Pak Bupati sebagai nominasi, dan tahap berikutnya akan dipresentasikan ke Bappenas,” ujar Lina.

Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim redaksi Kompas dengan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari capaian program, indeks kinerja, hingga dampak konkret yang dirasakan masyarakat.

Ajang Anugerah Cita Negeri sendiri dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Program ini telah berjalan selama dua tahun sebagai bagian dari upaya mengangkat praktik pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dalam penilaiannya, Lina menyebut Lampung Selatan memiliki potensi besar sebagai “Beranda Sumatra” yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan bisnis lokal. Ia berharap Bupati Egi dapat mempresentasikan langsung berbagai capaian dan inovasi daerah di tingkat nasional.

“Kami berharap Pak Bupati bisa hadir dan mempresentasikan langsung. Ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga peluang besar untuk memperkenalkan Lampung Selatan secara lebih luas,” tambahnya

Adapun kriteria penilaian dalam ajang tersebut meliputi aspek inovasi, pencapaian, komitmen, kolaborasi, serta dampak sosial. Sementara kategori penghargaan mencakup Cita Daerah Sehat dan Sejahtera, Cita Daerah Damai dan Inklusif, Cita Daerah Pekerjaan Layak dan Ekonomi Lokal, serta Cita Inovasi Berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan di daerahnya selalu berbasis data dan diarahkan pada hasil yang terukur.

“Secara internal, kami selalu berangkat dari data yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Egi.

Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisata diyakini mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan UMKM serta peningkatan keterampilan masyarakat.

“Pariwisata terus kami genjot. Ketika kunjungan meningkat, dampaknya juga terasa ke sektor lain. Karena itu, kami juga fokus meningkatkan skill masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Egi.

Tak Sekadar CSR, Bupati Egi Dorong Bank Lampung Jadi Mitra Strategis untuk Dongkrak Ekonomi Lampung Selatan

Lamsel, lantera.online – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mendorong Bank Lampung untuk mengambil peran lebih luas sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya terbatas pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dorongan tersebut disampaikan Bupati Egi saat menerima audiensi Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, bersama jajaran di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah itu, Egi menegaskan pentingnya transformasi pola kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor perbankan agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin kerja sama ini hanya sebatas CSR atau kegiatan seremonial. Yang kami dorong adalah bagaimana Bank Lampung bisa menjadi strategic partner dalam pembangunan daerah,” ujar Egi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang saat ini fokus pada penguatan ekonomi berbasis digitalisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah program unggulan pun telah disiapkan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, di antaranya Desa Helau, Lamsel BETIK, Halo Lamsel, hingga berbagai event daerah seperti Krakatau Beach Run, Lamsel Fest, dan Indonesian Drive Series.

Egi menilai, keterlibatan aktif sektor perbankan dalam mendukung program-program tersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang saling menguntungkan.

“Ketika ekonomi daerah tumbuh, tentu sektor perbankan juga akan ikut berkembang. Ini yang kita dorong, kolaborasi yang benar-benar memberi manfaat bersama,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Lampung dapat terus diperluas, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga menyasar sector-sektor strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Dari Bencana ke Identitas, Pemkab Lampung Selatan Siapkan Krakatau Historical Corner di Kantor Bupati

Lamsel, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tengah menyiapkan sebuah ruang edukasi sejarah berbasis visual modern bertajuk “Krakatau Historical Corner” di lingkungan kantor bupati.

Program ini tidak sekadar menghadirkan informasi, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap Krakatau, dari simbol bencana menjadi identitas dan kekuatan daerah.

Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dengan Rektor Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Rustono Farady Marta, di ruang kerja Sekda setempat, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan itu, pihak UIM memaparkan konsep Krakatau Historical Corner sebagai mini museum modern yang mengedepankan pendekatan storytelling visual.

Narasi sejarah disusun secara kronologis dan terstruktur, mulai dari peristiwa letusan Krakatau hingga perkembangan wilayah serta perjalanan kepemimpinan di Lampung Selatan dari masa ke masa.

Tak berhenti pada penyajian informasi statis, konsep tersebut dirancang interaktif dan komunikatif. Pengunjung nantinya dapat menikmati panduan narasi melalui voice over, animasi visual, hingga akses informasi digital berbasis QR code yang memungkinkan eksplorasi lebih mendalam.

Selain itu, ruang tersebut juga akan dilengkapi video pembuka, peta perkembangan wilayah, serta dokumentasi perjalanan para bupati sebagai bagian dari penguatan identitas daerah yang dikemas secara modern.

Rektor UIM, Rustono Farady Marta, menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan membangun perspektif baru terhadap Krakatau. Menurutnya, Krakatau tidak hanya identik dengan bencana, tetapi juga menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat Lampung Selatan.

Sementara itu, Sekda Supriyanto menilai konsep tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas daerah, sekaligus meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung.

“Konsepnya sudah sangat jelas dan bagus. Ini akan memberikan nilai tambah, terutama saat ada tamu yang datang, sehingga bisa melihat dan memahami Kabupaten Lampung Selatan dengan lebih bermakna,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Krakatau Historical Corner tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengangkat citra daerah melalui penyajian sejarah yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Ini bukan sekadar memperkenalkan sejarah, tetapi bagaimana kita mengangkat Kabupaten Lampung Selatan agar lebih dikenal. Dampaknya bisa sangat besar bagi daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan untuk mendapatkan arahan lanjutan sebelum masuk tahap pengembangan.

Dengan konsep ini, Pemkab Lampung Selatan diharapkan mampu menghadirkan ruang edukasi sejarah yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang kuat, sekaligus mempertegas identitas daerah di mata publik.

Kolaborasi Strategis Pemkab Lampung Selatan-Pusat Dibangun, Akses Hunian Layak untuk Warga Makin Terbuka

Lamsel, lantera.online – Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat kian diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah ini ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI, Wisma Thamrin, Jakarta Pusat itu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas.

Selain Bupati Egi, agenda tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Sumatra Barat, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Bupati Lahat, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dalam forum tersebut, sejumlah program strategis di sektor perumahan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kawasan kumuh.

Bupati Egi menegaskan, pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perumahan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.

“Hari ini kami melakukan pertemuan strategis bersama Menteri PKP RI. Kami membahas penguatan sinergi program KUR Perumahan, rumah subsidi FLPP, serta BSPS untuk penanganan kawasan kumuh,” ujar Egi.

Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi program, melainkan upaya nyata untuk memastikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

“Semoga ke depan semakin banyak masyarakat Lampung Selatan yang dapat merasakan hunian yang layak dan nyaman,” tambahnya.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan percepatan program perumahan nasional, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, manfaat program tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga merata hingga ke Daerah.

Plt Kepala Diskominfo Dorong Petani Lampung Selatan Go Digital, Kenalkan Aplikasi hingga IoT untuk Tingkatkan Produktivitas

Lamsel, lantera.online – Upaya mendorong petani beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satunya melalui keterlibatan langsung Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, yang menjadi narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengarusutamaan Teknologi Digital di Sektor Pertanian, Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung tersebut digelar di D’Sas Kafe & Resto, Kalianda, dan menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk mendorong transformasi pertanian berbasis digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Hendry menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai tantangan di sektor pertanian, terutama dalam memutus hambatan rantai nilai yang selama ini membatasi kesejahteraan petani.

“Peran strategis Diskominfo tidak hanya sebagai penyedia infrastruktur, tetapi juga dalam penguatan literasi digital serta penyedia platform yang mendukung produktivitas petani secara langsung,” ujar Hendry.

Ia menjelaskan, Diskominfo memiliki fungsi penting dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengelola sistem informasi, hingga memperluas diseminasi informasi publik yang mudah diakses petani dan pelaku usaha tani.

Lebih jauh, Hendry memaparkan berbagai contoh konkret pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian. Dalam tahap budidaya, misalnya, petani kini dapat memanfaatkan aplikasi seperti Plantix untuk memantau kondisi tanaman hanya melalui foto daun.

Aplikasi tersebut mampu memberikan diagnosis penyakit tanaman, informasi cuaca, hingga rekomendasi kebutuhan pupuk dan estimasi biaya produksi.

Tak hanya itu, teknologi digital juga membuka akses pasar yang lebih luas. Melalui platform marketplace pertanian seperti PakTaniDigital, petani dapat menjual hasil panen, membeli sarana produksi, sekaligus memantau harga pasar secara real time tanpa harus bergantung pada rantai distribusi konvensional.

Sementara itu, penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pertanian dinilai mampu menjadi game changer. Dengan sistem sensor dan monitoring berbasis digital, kondisi tanaman dapat dipantau secara langsung, bahkan memungkinkan perawatan jarak jauh yang lebih efisien dan presisi.

FGD tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, koperasi, petani, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pertanian tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Mengakhiri paparannya, Hendry mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam mendorong digitalisasi pertanian yang berdampak langsung bagi petani.

“Mari kita rumuskan bersama fokus digitalisasi pertanian yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi para pelaku di lapangan,” kata Hendry Kurniawan.

Musrenbang RKPD 2027, Merbau Mataram Siapkan Fondasi Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Lampung Selatan, lantera.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kecamatan Merbau Mataram, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan capaian pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi desa.

Musrenbang yang digelar di Balai Desa Triharjo tersebut, merupakan titik kelima pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dapil VI, jajaran pejabat utama daerah, kepala perangkat daerah, unsur Forkopimcam, serta para kepala desa se-Kecamatan Merbau Mataram.

Camat Merbau Mataram, Ricky Randa Belpama, memaparkan sejumlah realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Menurutnya, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih.

“Sepanjang tahun 2025, pembangunan di Kecamatan Merbau Mataram difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemenuhan layanan dasar masyarakat, serta penguatan sektor pertanian dan ekonomi desa,” ujar Ricky dalam paparannya.

Di sektor infrastruktur, pemerintah telah melaksanakan rekonstruksi dan peningkatan sejumlah ruas jalan, di antaranya ruas Talang Jawa-Neglasari, SP Pasar Suban-Mekar Jaya, Pardasuka-Suban (ruas Katibung-Merbau Mataram), Panca Tunggal-Triharjo, serta peningkatan jalan Ogan Jaya Desa Talang Jawa. Selain itu, penanganan darurat jembatan juga dilakukan di beberapa titik rawan.

Sementara di sektor air bersih dan sumber daya air, direalisasikan pembangunan lima paket Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi saluran irigasi embung Desa Tanjung Harapan, serta pembangunan embung di Desa Batu Agung.

Pada sektor pertanian, berbagai bantuan disalurkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, meliputi bantuan benih padi dan jagung, alat dan mesin pertanian, hingga pembangunan jalan usaha tani. Dukungan juga diberikan pada sektor peternakan melalui bantuan sapi, kambing, ayam petelur, serta sarana pendukung kelompok tani dan kelompok wanita tani.

Di bidang kesehatan, pemerintah melakukan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Harapan, perbaikan pagar Puskesmas Talang Jawa, serta pembangunan water treatment plant di Puskesmas Merbau Mataram. Sementara itu, sektor pendidikan mencatat sebanyak sembilan sekolah menerima bantuan peningkatan sarana dan prasarana.

Selain capaian pembangunan fisik, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Merbau Mataram tahun 2025 mencapai 85,65 persen dari total ketetapan, menunjukkan meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Untuk tahun 2027, Musrenbang Kecamatan Merbau Mataram menetapkan sejumlah usulan prioritas, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi jalan penghubung antar desa, peningkatan jaringan SPAM, serta penguatan infrastruktur dasar penunjang aktivitas ekonomi dan layanan masyarakat.

Kecamatan Merbau Mataram juga mendorong inovasi berbasis potensi lokal, seperti budidaya madu trigona dan pengembangan jamur keberuntungan (pejaka), sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan fase penting dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan dari bawah, sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Musrenbang bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi amanat moral agar rencana pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, dari desa, dan dari realitas lapangan,” tegasnya.

Wabup Syaiful juga memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang menempatkan Lampung Selatan sebagai peringkat pertama se-Provinsi Lampung.

Secara khusus di Kecamatan Merbau Mataram, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2025 mencapai lebih dari Rp19,3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, SPAM, irigasi, embung, rumah tidak layak huni (RTLH), serta penerangan jalan umum. Di sektor pendidikan, anggaran mencapai Rp1,24 miliar untuk peningkatan sarana sekolah dan pemberian beasiswa.

“Ke depan, pembangunan Merbau Mataram harus menempatkan pertanian sebagai basis, ekonomi lokal sebagai penguat, dan pariwisata sebagai pengungkit. Pertanian harus terhubung dengan UMKM, UMKM terhubung dengan pariwisata, dan pariwisata terhubung dengan pasar,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wabup Syaiful menekankan empat prinsip utama dalam penyusunan usulan Musrenbang, yakni prioritas kebutuhan mendesak masyarakat, keselarasan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah, pembangunan partisipatif dan inklusif, serta menjadikan Musrenbang sebagai komitmen bersama.

Dalam kegiatan Musrenbang tersebut, turut diserahkan berbagai bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan antara lain hibah bibit alpukat kepada Gapoktan Bahagia Sejahtera Desa Mekar Jaya dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun), bantuan pembangunan Unit Pembenihan Rakyat dari Dinas Perikanan, serta hibah ternak sapi sebanyak tiga ekor kepada Poktan Karya Maju II Desa Budi Rahayu dari Dinas Peternakan.

Selain itu, disalurkan pula bantuan perlengkapan alat sekolah dari Dinas Pendidikan, bantuan Kit Stunting serta Kit Siap Nikah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), serta bantuan sembako bagi penyandang disabilitas dari Dinas Sosial.