lantera.online

Anggota DPRD Lamsel Perkuat Ideologi Pancasila di Desa Ruguk, Soroti Tantangan Globalisasi

lantera.online April 18, 2026 Tidak ada komentar

Lampung Selatan, lantera.online –Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Yudi Suprayoga, menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Jumat, 17 April 2026. Kegiatan ini menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

Puluhan warga dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti kegiatan yang digelar di halaman rumah salah satu warga. Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh pemuda, ibu rumah tangga, hingga tokoh masyarakat setempat yang aktif berpartisipasi dalam diskusi.

Dalam pemaparannya, Yudi menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar hafalan semata. Ia mengingatkan bahwa nilai persatuan dan kerukunan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat.
“Pancasila bukan hanya untuk diingat, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan serius yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya generasi muda, akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan.
Menurutnya, kegiatan IPWK menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap jati diri bangsa sekaligus menangkal masuknya paham-paham yang dapat mengancam persatuan.

Kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif antara warga dan narasumber. Sejumlah peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi serta membahas persoalan sosial yang berkembang di lingkungan mereka.

Melalui kegiatan ini, DPRD Lampung Selatan berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus menanamkan kembali semangat gotong royong dan nasionalisme di tingkat desa.

Penguatan ideologi di akar rumput dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masa depan.

DPRD Lampung Selatan Berembuk Penggabungan 9 Desa Jati Agung ke Bandar Lampung

lantera.online April 17, 2026 Tidak ada komentar

Lampung Selatan, lantera.online – DPRD Lampung Selatan berembuk soal penggabungan sembilan desa di Jati Agung ke Kota Bandar Lampung.

Kabar penggabungan sembilan desa Kecamatan Jati Agung ke Bandar Lampung sudah mencuat ke publik meskipun baru sebatas wacana.

DPRD Lampung Selatan menyikapi kabar itu dengan berembuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (16/4/2026) di ruang Badan Anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Edi Waluyo memimpin RDP yang dihadiri mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, hingga Camat Jati Agung.

Camat turut menghadirkan kepala desa dari 9 desa yang mengusulkan penggabungan. Yakni Desa Gedung Harapan, Margo Mulyo, Margo Dadi, Margo Rejo, Gedung Agung, Banjar Agung, Purwotani, Sinar Rejeki, dan Sumber Jaya.

Dalam pembahasan itu, Komisi I menekankan pentingnya kejelasan rencana penggabungan 9 desa Jati Agung ke Bandar Lampung. Termasuk dasar hukum yang melandasi, potensi dampak sosial, administratif, dan ekonomi.

Wakil Ketua Komisi I Jenggis Khan Haikal secara tegas mengingatkan agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat luas. “Jika sembilan desa sudah ada kesepakatan, perlu disampaikan secara terbuka kepada semua pihak,” ujarnya.

Ia juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) lintas wilayah yang melibatkan DPRD Provinsi Lampung, DPRD Lampung Selatan, dan DPRD Kota Bandar Lampung. Agar bisa membahas rencana itu secara komprehensif.

“Jika perlu harus ada panitia khusus agar persoalan ini menjadi jelas dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Dalam forum RDP terungkap bahwa tidak semua warga mendukung rencana penggabungan tersebut.

Sejumlah perwakilan masyarakat meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Sebab masih perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh agar warga memahami konsekuensi jangka panjang. Baik dari sisi administrasi maupun dampak ekonomi.

“Kami butuh penjelasan yang gamblang, baik dari sisi administrasi maupun dampak ke depannya jika rencana ini terlaksana,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Komisi I DPRD Lampung Selatan menyatakan komitmennya untuk mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat.