Bandar Lampung, lantera.online – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDT) Provinsi Lampung bersama Kepala Bidang P3MD dan PSM menghadiri Rapat Koordinasi bertajuk “Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI secara hybrid, Kamis (11/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. H.C. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi tantangan, serta menilai dampak sektoral dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun implementasi. Selain itu, forum ini juga membahas arah penguatan kebijakan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program di masa mendatang.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, fiskal daerah, hingga tata kelola pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, program ini dinilai sebagai instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai agenda strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, pelaksanaan Program MBG diharapkan dapat terus dilanjutkan dan dioptimalkan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberhasilan program yang produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui DPMDT menyatakan komitmennya untuk terus mendukung implementasi program tersebut di daerah, serta mendorong peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.